Electronic Theses and Dissertation

Aceh memiliki status istimewa dengan penerapan syariat islam sesuai dengan pasal 7 qanun no. 8 tahun 2014 yang menyatakan bahwa “setiap orang beragama islam di aceh wajib mentaati dan mengamalkan syariat islam. salah satu bentuk pelaksanaan syariat islam yaitu di bidang muamalah salah satunya berkaitan dengan pembuatan akta notaris. quran surah al-baqarah ayat 282 menyebutkan bahwa saksi dalam transaksi muamalah disyaratkan dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. namun, hal tersebut berbeda dengan ketentuan saksi dalam pembuatan akta notaris dalam uujn yang menjadi patokan bagi notaris dimana saksi tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. hal ini menjadi fokus dari penelitian ini. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pengaturan tentang ketentuan saksi dalam pembuatan akta notaris berdasarkan prinsip syariah, kedudukan hukum terhadap akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan saksi berdasarkan prinsip syariah, serta problematika legislasi dalam pengaturan ketentuan saksi notaris berdasarkan prinsip syariah. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. adapun teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang relevan. pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ketentuan saksi dalam pembuatan akta notaris berdasarkan prinsip syariah dinilai sangat urgen karena merupakan perintah allah swt. sebagaimana disebutkan dalam q.s. al-baqarah ayat 282. selanjutnya kedudukan hukum terhadap akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan saksi berdasarkan prinsip syariah menurut kebanyakan ulama akta tersebut menjadi tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya walaupun menurut uujn akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik. selanjutnya problematika legislasi dalam pengaturan ketentuan saksi notaris berdasarkan prinsip syariah adalah belum terdapat aturan khusus yang mengaturnya. kepada pemerintah disarankan untuk melakukan perancangan qanun mengenai ketentuan saksi berdasarkan prinsip syariah. disamping itu, disarankan juga pemerintah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum positif dan hukum islam terkait ketentuan saksi. kepada notaris disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah khususnya terkait penerapan ketentuan saksi dalam pembuatan akta notaris. kata kunci: pengaturan, saksi, akta, notaris, syariah

Aceh has a special status with the implementation of Islamic law in accordance with Article 7 of Qanun No. 8 of 2014 which states that "Every Muslim in Aceh is obliged to obey and practice Islamic law. One form of implementation of Islamic law is in the field of muamalah related to the making of Notarial deeds. In Q.S. Al-Baqarah verse 282, witnesses in muamalah transactions are required to be two men or one man and two women. However, this is different from the provisions of witnesses in the making of Notarial deeds in the UUJN which is the benchmark for Notaries. This study aims to examine and explain the regulation of witness provisions in the drafting of notarial deeds based on sharia principles, the legal status of notarial deeds that do not meet the witness requirements under sharia, and the challenges in applying witness provisions based on sharia principles in notarial deeds. The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. The legal materials used in this study include primary, secondary, and tertiary legal sources. The technique for collecting legal materials was through literature study by gathering secondary data in the form of applicable laws and regulations. The legal materials were processed qualitatively and then analyzed using a prescriptive analysis method. The results of the study indicate that the regulation regarding the provisions of witnesses in the making of Notarial deeds based on sharia principles is considered very important because it is a command of Allah SWT. in Q.S. Al-Baqarah verse 282. Furthermore, the legal position of a Notarial deed that does not meet the provisions of witnesses based on sharia principles according to most scholars is that the deed is invalid because one of the pillars and requirements is not met, although according to UUJN the deed still has the power of proof as an authentic deed. Furthermore, the problematic legislation in regulating the provisions of Notarial witnesses based on sharia principles is because there are no specific regulations governing it. This study recommends that the government draft a qanun regarding witness requirements based on sharia principles and take steps to harmonize and synchronize positive law with Islamic law concerning notarial witness provisions. It is also advised that notaries improve their understanding of sharia principles, particularly regarding the application of witness provisions in the drafting of notarial deeds. Keywords: Regulation, Witness, Deed, Notary, Sharia