Electronic Theses and Dissertation

Pasal 3 huruf n undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh pendidikan. namun, pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan di lpks belum optimal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses penyidikan. tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahap penyidikan, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan melihat dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal. hasil penelitian menunjukkan bahwa lpks rumoh seujahtera jroh naguna belum menyediakan pendidikan formal. sebaliknya, lpka kelas ii banda aceh sudah menjalankan pendidikan melalui pkbm meutuah lpka, yang mencakup pendidikan dengan paket a, b, serta c. terdapat faktor penghambat yaitu karena keterbatasan anggaran dana sehingga tidak dapat menghadirkan pengajar dan fasilitas sarana/prasarana di lpks yang belum memadai untuk melaksanakan pendidikan formal. upaya yang dilakukan lpks rumoh seujahtera jroh naguna yaitu pekerja sosial melakukan antar jemput anak ke sekolah formal di luar lpks. keluarga wajib menunjukkan surat keterangan aktif sekolah sebagai bukti bahwa anak tersebut telah benar menjalani pendidikan dan selama anak berada di luar lpks, orang tua juga bertanggung jawab penuh atas anak tersebut. disarankan kepada dinas sosial diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kebutuhan pendidikan mereka dan pemerintah daerah serta instansi terkait perlu segera melakukan peningkatan fasilitas di lpks.

Article 3 letter n of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System affirms that every child undergoing criminal proceedings has the right to receive education. However, in practice, the provision of education in LPKS (Child Social Welfare Institutions) has not been optimal for children in conflict with the law during the investigation stage. The objective of this thesis is to explain the fulfillment of the right to education for children in conflict with the law, particularly in cases of aggravated theft during the investigation stage, as well as to identify the obstacles encountered and the efforts made to overcome those obstacles. The research method used is empirical juridical, utilizing primary data obtained through interviews with respondents and informants, and secondary data collected through literature review by examining and analyzing legislation, books, and journals. The research findings show that LPKS Rumoh Seujahtera Jroh Naguna has not yet provided formal education. In contrast, Banda Aceh Class II LPKA (Special Child Development Institution) has implemented education through the Meutuah PKBM (Community Learning Center), which includes equivalency education for Packages A, B, and C. The main obstacle lies in limited budget allocations, which hinder the recruitment of teaching staff and the provision of adequate facilities and infrastructure needed to deliver formal education within the LPKS. Efforts made by LPKS Rumoh Seujahtera Jroh Naguna include assigning social workers to transport children to formal schools outside the institution. Families are required to present a certificate of active school enrollment as proof that the child is genuinely attending school. During the child’s time outside the LPKS, parents are fully responsible for the child's well-being. It is recommended that the Social Affairs Office provide special attention to the fulfillment of the right to education for children in conflict with the law by allocating a dedicated budget for their educational needs. Additionally, local governments and relevant agencies should promptly enhance the educational facilities available at LPKS.