Electronic Theses and Dissertation

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengindentifikasi dan memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran akan merpengaruhi efektifitas pengawassn keuangan oleh dprd danjuga untuk memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masynkat, budaya organisasi, gaya kepermimpinan, dan transparansi kebijakan publik akan mempengaruhi hubungan antara pengetahua dewan tentag anggaran dengan efektifitas pengawasan keuangan oleh dprd, penelitian ini dilakukan pada dewan perwakilan rakyat aceh (dpra) di provinsi naggroe aceh darussalam, dewan perwa.kilan rakyat daerah (dprk kabupaten aceh lura dan dewan perwakilan rakyat kota (dprk) kota lhokseumawe, dengan sampel penelltlean lni adalah anggota dewan legislatlf khususnya anggota panitia anggaran di lembaga legislatif dengan jumlah sampel sebanyak 93 orang. dari basil pengujian regresi sederhana atas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhada efektifitas pengawasan keuangan daerah pada anggota dpra provinsi nanggroe aceh darussalam, dprk kabupaten aceh utara dan dprk kota lhokseumawe menunjukkan hubungan yang sangat signifikan dengan tingkat signifikan 0,003, ini menunjukkan bahwa anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan dewan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasa dalam rangka efektifitas pengawasan terhadap cangan daerah nantinya sedangkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap efektifitas pengawasan keuangan daerah jikaa dipengaruhi dengan partisipasi masyarakat, budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan transparansi kebijaka publik sebagai variabel moderating, hasilnya menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat dan transparnsi kebijakan pubtik menberikan pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan efektifitas pengawasan keuangan daerah oleh dprd, sedangkan untuk variabel budaya organisasi dan gaya kepemimpinan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. kata kunci : pengetahuan dewan tentang anggaran, efektifitas pengawasan keuangaa daerah, partisipasi masyarakat, budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan transparansi kebijakan publik.