Electronic Theses and Dissertation

Abstrak menurut pasal 6 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, kreditur memiliki hak untuk melakukan parate eksekusi. bank dapat menjalankan eksekusi terhadap objek hak tanggungan secara mandiri. mahkamah syar’iyah telah membatalkan akta hibah yang menjadi dasar penerbitan sertipikat hak milik yang sebelumnya digunakan sebagai hak tanggungan. masalah hukum timbul ketika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, yang telah dijadikan jaminan di bank, dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal 210 ayat (1) kompilasi hukum islam. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan yang digunakan hakim dalam membatalkan akta hibah yang telah dijadikan objek jaminan hak tanggungan. penelitian ini juga meneliti kekuatan hukum dari sertipikat dan akta dalam konteks hak tanggungan bank serta melindungi hak pemegang hak tanggungan. jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yuridis, menggunakan pendekatan peraturan hukum, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. dalam penelitian ini, sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer serta sekunder. data yang ada akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim karena hibah terhadap seluruh harta kekayaan yang bertentangan dengan kompilasi hukum islam. putusan tersebut membatalkan seluruh dokumen terkait termasuk sertipikat hak milik, akta pemberian hak tanggungan, serta perjanjian kredit yang merupakan bukan wewenang peradilan agama. perlindungan hukum bagi kreditur yaitu dengan mengajukan gugatan terkait perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti kerugian dari debitur di pengadilan negeri, sesuai dengan ketentuan pasal 1365 dari kuhperdata. diharapkan dalam menyelesaikan kasus penghapusan hibah, hakim menggunakan prinsip kecermatan. karena penghapusan hak tanggungan bukan wewenang mahkamah syar'iyah. hakim juga diharapkan untuk merujuk pada undang-undang no. 4 tahun 1996 mengenai hak tanggungan sebagai landasan hukum yang relevan. kata kunci: perlindungan hukum, hak tanggungan, pembatalan hibah, mahkamah syar’iyah, kepastian hukum.

ABSTRACT According to Article 6 of Law No. 4 of 1996 on Mortgages (Hak Tanggungan), a creditor has the right to execute the collateral independently through parate eksekusi. However, in this case, the Mahkamah Syar’iyah annulled a hibah (gift deed) that served as the legal basis for the issuance of a Certificate of Land Ownership, even though the land had already been mortgaged to a bank. A legal issue arises when a parent gifts their entire estate to a child, and this gift, which had already been used as collateral, is annulled on the grounds that it violates Article 210 paragraph (1) of the Kompilasi Hukum Islam (Compilation of Islamic Law), which prohibits the gifting of all of one’s assets. This study aims to analyze the judicial considerations behind the annulment of a hibah deed that had become the object of a mortgage, examine the legal standing of certificates and deeds used in mortgage arrangements, and assess the legal protection available to the mortgage holder This research uses a normative juridical method, employing statutory, conceptual, and case-based approaches. The legal sources consist of both primary and secondary materials, analyzed qualitatively. The findings reveal that the judge annulled the hibah on the grounds that gifting an entire estate contradicts Islamic legal principles. The ruling invalidated all related documents, including the certificate of ownership, the deed of mortgage (akta pemberian hak tanggungan), and the credit agreement, even though such matters fall outside the jurisdiction of the religious court. Legal protection for the creditor in light of the annulled gift involves pursuing civil remedies by filing a tort lawsuit and seeking compensation from the debtor in a general court, in accordance with Article 1365 of the Indonesian Civil Code. It is recommended that judges exercise caution when ruling on cases involving the annulment of a hibah that affects a mortgage, as such decisions may exceed the jurisdiction of the Mahkamah Syar’iyah. Judges should also refer to Law No. 4 of 1996 on Mortgages (Hak Tanggungan) as the primary legal framework. Keywords: Legal Protection, Mortgage, Hibah Annulment, Mahkamah Syar’iyah, Legal Certainty.