Electronic Theses and Dissertation

Pengembangan pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas organisasi dan dapat meningkatkan kualitas universitas. penelitian lni bertujuan untuk mengetahui program pengembangan pegawai, proses pengembangan pegawai. dan hambatan dalam pengembangan pegawai. penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode dekriptif. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. wawancara dan studi dokumentasi. subjek penelitian adalah rektor. pembantu rektor bidang umum dan keuangan. kepala biro administrasl umum dan keuangan. kepala bagian kepegawaian. staf bagian kepegawaian, dekan, pembantu dekan, kepala tata usaha fakultas dan staf administrasi. hasil penelitian menunjukkan: i) program pengembangan pegawai berupa pelatihan pengaduan barang dan jasa. pelatihan laboratorium. pelatihan komputer, pelatihan keuangan. manajemen arsip serta pelatihan kepemimpinan. universitas malikussaleh lhokseumawe juga memberikan izin belajar berupa program sarjana dan pascasarjana terhadap pegawai yang ingin meningkatkan kompetensinya. untuk program pelatihan pegawai ada yang tidak lanjut dari program kemendiknas. 2) proses pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, yaitu pemberian izin belajar si dan s2. pelatihan komputer, pelatihan pengadaan barang dan jasa, pelatihan keuangan. pelatihan kepemimpinan. manajemen arsip, pelatihan laboratorium. serta diklat prajabatan bagi pns. promosi jabatan berdasarkan masa kerja, kepangkatan serta kinerja pegawai. rotasi jabatan tidak dilakukan dengan tujuan agar pegawai lebih profesional pada bidangnya masing-masing dan tingkat kedisiplinan masih perlu ditingkatkan. 3) hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan kompetensi pegawai, ada yang sifatnya internal maupun eksternal. faktor internal adalah rendahnya motivasi kerja pegawai, rendahnya koordinasi dengan instansi vmibl clan kcmcndiknas. fakulf ckslemal adalah peraturan pemerinrah untuk palatihan kepemimpinan harus memilikl pangkat iii/c dan anggaran yang terbatas, karena tidak ada suntikan dana dari organisasi vertikal (provinsi kabupaten, kota) seperti sebelumnya. kata kunci : manajemen pengembangan kepegawaian.