Electronic Theses and Dissertation

Pasal 27b jo pasal 45 ayat (10) undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menurut ketentuan tentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya; memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. meskipun penegakan hukum telah dilakukan secara maksimal, namun di wilayah hukum pengadilan banda aceh terdapat 2 kasus pada tahun 2022. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap kejahatan sekstorsi dan untuk menjelaskan hambatan serta upaya dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana sekstorsi. penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. penulisan skripsi ini menggunakan data primer yang di dapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan dan memadukan bahan-bahan hukum seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undang yang merupakan bahan sekunder. hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana sekstorsi belum diwujudkan secara maksimal, terdapat beberapa faktor seperti korban yang jarang sekali membuat aduan dikarenakan tidak sanggup menanggung rasa malu dan faktor sarana dan prasarana yang belum memadai seperti pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum itu sendiri. hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan ini, dihapusnya foto atau video yang menyulitkan penyidik dalam proses pencarian barang bukti dan korban yang para korban yang enggan memberikan keterangan sehingga mempersulit jaksa penuntut umum untuk memperoleh alat bukti. upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh polresta banda aceh yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan pembinaan atau edukasi terkait kejahatan kejahatan seksual maupun yang bukan dalam ranah dunia maya. disarankan agar meningkatkan sdm yang ahli dan berkompeten dibidang ite serta meningkatkan sistem organisasi baik personil maupun sarana dan prasarana. pemerintah dan masyarakat juga sebaiknya lebih memperhatikan bahaya yang ditimbulkan oleh maraknya kejahatan ini, dengan memberikan layanan dukungan psikologis kepada para korban.

Article 27B in conjunction with Article 45 paragraph (10) of Law Number 1 of 2024 concerning the amendment of Law Number 19 of 2016 concerning the amendment of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions according to the provisions on unlawfully benefiting oneself or another person, by threat of defamation or by threatening to reveal a secret, forcing a person to; give an item that partly or wholly belongs to that person or to another person; or give debt, make a debt acknowledgment, or write off a debt. Although law enforcement has been carried out optimally, there were 2 cases in the jurisdiction of the Banda Aceh Court in 2022. The purpose of writing this thesis is to explain law enforcement against sextortion crimes and to explain the obstacles and efforts in tackling sextortion crimes. This research is empirical juridical research. The writing of this thesis uses primary data obtained in field research in the form of interviews with respondents and informants and combines legal materials such as textbooks, theories, laws and regulations which are secondary materials. The results showed that law enforcement against sex offenders has not been maximally realized, there are several factors such as victims who rarely make complaints because they cannot bear the shame and inadequate facilities and infrastructure factors such as parties that support law enforcement itself. Obstacles to law enforcement against this crime, deleted photos or videos that make it difficult for investigators in the process of searching for evidence and victims who are reluctant to provide information, making it difficult for the Public Prosecutor to obtain evidence. Countermeasures that have been carried out by the Banda Aceh Police are socializing to the public to be wise in using social media and coaching or education related to sexual crimes and those that are not in the realm of cyberspace. It is recommended to increase human resources who are experts and competent in the ITE field and improve the organizational system both personnel and facilities and infrastructure. The government and society should also pay more attention to the dangers posed by the rise of this crime, by providing psychological support services to victims.