Electronic Theses and Dissertation

Barang bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses perkara pidana di indonesia, karena memberikan kejelasan atas tindak pidana yang terjadi dan menjadi bahan pembuktian di persidangan. pasal 980 peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas peraturan jaksa agung nomor per-006/a/ja/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia menyatakan bahwa bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset tindak pidana bertanggung jawab dalam penyusunan rencana dan program kerja, analisis, serta pemberian bantuan teknis terkait pengelolaan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi. namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan barang bukti sehingga dapat menghambat proses hukum. tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana di kejaksaan negeri banda aceh. metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. untuk mendapatkan penelitian, data yang digunakan dengan penelitian perpustakaan berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, teori, peraturan perundang undangan. sedangkan, penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti tindak pidana di kejaksaan negeri banda aceh mencakup penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pemusnahan barang bukti dengan menggunakan sistem digital seperti arssys untuk pencatatan dan sespro untuk identifikasi narkotika. barang bukti utama yang dikelola meliputi narkotika, handphone, dan kendaraan bermotor, yang sebagian besar dititipkan di rupbasan banda aceh menggunakan pencatatan manual dan aplikasi stp. kendala yang dihadapi dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana di kejaksaan negeri banda aceh meliputi keterbatasan fasilitas penyimpanan khusus, seperti ketiadaan lemari pendingin (cold storage) untuk barang bukti yang mudah rusak dan kurangnya perawatan pada barang bukti kendaraan serta renovasi kantor yang sedang berlangsung juga menyebabkan kapasitas gudang menjadi terbatas dan kurang optimal untuk menyimpan barang bukti secara aman. disarankan kepada pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana penyimpanan barang bukti yang layak dan sesuai standar guna memastikan keamanan serta integritasnya, serta kepada kejaksaan negeri banda aceh untuk mengimplementasikan barang bukti secara lebih profesional dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku demi mendukung penegakan hukum yang efektif.

Evidence plays a very important role in the process of criminal cases in Indonesia, because it provides clarity on criminal acts that occur and becomes evidentiary material at trial. Article 980 of the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 3 of 2024 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the Attorney General Number PER-006/A/JA/07/2017 concerning the Organization and Work Procedures of the Attorney General of the Republic of Indonesia states that the Division of Tracing, Seizure and Return of Criminal Assets is responsible for preparing work plans and programs, analysis, and providing technical assistance related to asset management, confiscated objects, evidence, booty, and execution seized objects. However, there are still some obstacles in the management of evidence that can hamper the legal process. The purpose of writing this thesis is to explain the implementation of the management of criminal evidence and the obstacles faced in the management of criminal evidence at the Banda Aceh District Attorney's Office. The research method in this research is empirical juridical. To obtain research, data used by library research in the form of literature, including textbooks, theories, laws and regulations. Meanwhile, field research was conducted by interviewing respondents and informants. The results showed that the management of criminal evidence at the Banda Aceh District Attorney's Office includes receiving, recording, storing and destroying evidence using digital systems such as ARSSYS for recording and Sespro for narcotics identification. The main evidence managed includes narcotics, cellphones, and motorized vehicles, most of which are deposited at Rupbasan Banda Aceh using manual recording and the STP application. The obstacles faced in the Management of Criminal Evidence at the Banda Aceh District Attorney's Office include limited special storage facilities, such as the absence of cold storage for perishable evidence and lack of maintenance on vehicle evidence and ongoing office renovations also cause the warehouse capacity to be limited and less than optimal for storing evidence safely. It is recommended to the Government to build proper and standardized evidence storage facilities and infrastructure to ensure its security and integrity, and to the Banda Aceh District Attorney's Office to implement evidence more professionally and proportionally in accordance with applicable regulations in order to support effective law enforcement.