Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan pasal 9 ayat 1 qanun aceh nomor 7 tahun 2016 tentang kehutanan aceh mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah aceh untuk wajib melindungi dan menjaga hutan konservasi. dalam hal ini terjadi penutupan lahan sekitar 1.748 hektar, di hutan konservasi suaka margasatwa singkil kecamatan trumon, aceh selatan. yang disebabkan oleh kegiatan perambahan hutan dan ilegal loging sehingga menyebabkan bencana ekologi serta kepunahan masif dari berbagai spesies flora dan fauna. tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kewenangan pemerintah aceh dalam pengelolaan ekologi hutan konservasi, serta hambatan yang dihadapi oleh pemerintah aceh dalam menangani kasus perambahan hutan konservasi secara ilegal dan solusi pemerintah aceh dalam melindungi hutan konservsi. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris normatif yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kewenangan pemerintah dalam mengelola hutan konservasi yaitu merujuk pada undang- undang dasar, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan qanun aceh lalu mengimplementasinya bersama, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, kemitraan pemerintah dan penegakan hukum serta komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup. hambatan dari pemerintah aceh dalam penanganan kasus perambahan hutan konservasi secara ilegal ialah belum adanya tapal batas serta keterbatasan sarana dan prasarana. solusi terhadap pemerintah aceh berupa pemberian sanksi atau efek jera kepada pelaku, meningkatkan patroli, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan. disarankan kepada pemerintah aceh untuk mensosialisasikan aturan mengenai perlindungan terhadap hutan konservasi secara menyeluruh khususnya kepada masyarakat disekitaran kawasan hutan konservasi, pemerintah harus segera menetapkan tapal batas di suaka margasatwa singkil, dan pemerintah aceh harus mengrekrut personil- personil tambahan untuk tim pengawasan hutan konservasi di suaka margasatwa sigkil serta menfalitasi alat-alat dan kendaraan untuk pengawasan hutan konservasi suaka margasatwa singkil.

Article 9, Paragraph 1 of Qanun Aceh Number 7 of 2016 on Aceh Forestry outlines the shared responsibility between the Central Government and the Aceh Government to protect and preserve Conservation Forests. However, a significant encroachment of approximately 1,748 hectares has occurred within the Singkil Wildlife Reserve Conservation Forest, located in Trumon District, South Aceh. This encroachment, primarily driven by illegal logging and forest clearing, has resulted in ecological disasters and the widespread extinction of numerous flora and fauna species. This thesis aims to examine the authority of the Aceh Government in the ecological management of Conservation Forests, identify the challenges faced in addressing illegal encroachment, and explore the strategies implemented to safeguard these forests. The study employs a normative-empirical approach, which combines legal analysis with observations of the implementation of laws within society. The findings reveal that the management authority of the government is based on the Constitution, government regulations, presidential decrees, and Qanun Aceh, and is operationalized through a combination of community involvement, government partnerships, law enforcement, and a commitment to environmental protection. The primary challenges faced by the Aceh Government include the absence of clearly defined forest boundaries and limited facilities and infrastructure. Recommended solutions include the imposition of legal sanctions to deter offenders, increased patrolling efforts, and public education campaigns to raise awareness regarding forest conservation. It is recommended that the Aceh Government intensify outreach efforts to promote forest protection regulations—particularly among communities residing near conservation areas—formally establish boundary demarcations for the Singkil Wildlife Reserve, recruit additional personnel for conservation monitoring, and provide adequate equipment and transportation to support effective forest surveillance operations in the Singkil Wildlife Reserve.