Electronic Theses and Dissertation

Provinsi aceh memiliki latar belakang kehidupan beragama yang kental dalam aktivitas kehidupan sosialnya hal ini mendorong adanya pengaturan nilai ajaran islam dalam sendi-sendi pemerintahan, ekonomi, sosial dan politik. untuk mengagregasi hal tersebut sangat dibutuhkan peran dari majelis permusyawaratan ulama aceh sebagai lembaga mitra kerja pemerintah aceh yang akan membantu menafsirkan setiap kebijakan yang akan disusun maupun dijalankan dalam rangka mendukung pelaksanaan syariat islam di aceh. namun keterlibatan mpu aceh sebagai mitra kerja pemerintah aceh mulai minim dalam aktifitas keterlibatannya ikut membantu pemerintah aceh dalam agenda penyusunan aturan maupun pelaksanaan khususnya terkait syariat islam. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan kapasitas kelembagaan mpu aceh dalam mendukung pelaksanaan syariat islam. penelitian ini menggunakan teori peningkatan kapasitas kelembagaan menurut mckinsey. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan mpu aceh belum optimal teridentifikasi area-area yang masih memerlukan peningkatan yaitu peningkatan strategi proaktif secara jangka panjang dalam setiap realisasi keputusan mpu aceh untuk menjalin kerjasama yang intensif kepada pemerintah aceh. lintas kerjasama mpu aceh kepada pemerintah aceh teridentifikasi mpu aceh cenderung pasif dan kurang proaktif dalam menjalin sinergi kelembagaan sehingga posisinya sebagai mitra kerja pemerintah aceh menjadi catatan untuk dianalisis dan ditingkatkan. hambatan dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan mpu aceh adalah sistem sosialisasi fatwa yang belum tersegmentasi dengan baik tersampaikan kepada masyarakat secara luas. kemudian sinergi antara mpu aceh dengan pemerintah aceh yang belum optimal menyebabkan proses penerjemahan keputusan mpu aceh mengalami perbedaan prioritas dan menjadi kurang optimal. saran dari penelitian ini adalah mpu secara kelembagaan perlu menguatkan dan meningkatkan kapasitasnya sebagai upaya menjaga eksistensi lembaga dalam mendukung pelaksanaan syariat islam maka teori mckinsey ditujukan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan penguatan kapasitas kelembagaan. kata kunci : mpu aceh, kelembagaan, syariat islam, aceh

Aceh Province has a religious life background that is thick in its social life activities, this encourages the arrangement of Islamic teachings in the joints of government, economy, social and politics. To aggregate this matter, the role of the Aceh Ulama Deliberative Council is needed as a partner institution of the Aceh government that will help interpret every policy that will be compiled or implemented in order to support the Implementation of Islamic Sharia in Aceh. However, the involvement of the Aceh MPU as a working partner of the Aceh government began to be minimal in its involvement activities to help the Aceh government in the agenda of making rules and implementation, especially related to Islamic sharia. This research aims to analyze the efforts to increase the institutional capacity of MPU Aceh in supporting the implementation of Islamic sharia. This research uses the theory of institutional capacity building according to Mckinsey. The method used in this research is a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interview and documentation. The research results show that the institutional capacity of MPU Aceh has not been optimally identified areas that still need improvement, namely the improvement of long-term proactive strategies in every realization of the Aceh MPU decision to establish intensive cooperation with the Aceh Government. Across the cooperation of institutions to work partners, it is seen that MPU still looks passive and lacks proactive in establishing institutional synergy so that its position as a working partner of the Aceh Government becomes a record to be analyzed and improved. The obstacle in the effort to increase the institutional capacity of the Aceh MPU is the socialization system of the fatwa that has not been properly segmented and conveyed to the wider community. Then the synergy between the Aceh MPU and the Aceh Government that was not optimal caused the process of translating the MPU Aceh decision to experience a difference in priority and became less than optimal. The suggestion from this research is that institutionally MPU needs to strengthen and increase its capacity as a long-term continuity of work in supporting the implementation of Islamic sharia, so Mckinsey's theory is aimed at identifying areas for improvement and strengthening institutional capacity. Keyword: MPU Aceh, Institional Capacity, Islamic Sharia, Aceh