Electronic Theses and Dissertation

Pasal 40 ayat (1) undang-undang nomor 28 tahun 2014 te ntang hak cipta (uuhc) melindungi buku dan ciptaan adaptasi termasuk buku elektronik. upaya digitalisasi koleksi buku perpustakaan termasuk ke dalam kegiatan pengelolaan koleksi dan/atau penyelenggaraan layanan. pada kenyataannya, uuhc belum memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak cipta buku elektronik pada perpustakaan digital, sehingga masih terjadi bentuk pelanggaran seperti pengunggahan buku elektronik tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta. tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan kepastian hukum berkeadilan bagi pelanggaran hak pencipta buku elektronik pada perpustakaan digital secara optimal dalam uuhc serta untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh perpustakaan digital dalam mencegah pelanggaran hak cipta buku elektronik. jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji norma hukum positif. data penelitian melalui penelitian kepustakaan didukung penelitian lapangan. penelitian ini menggunakan pendekatan analisis, pendekatan undang-undang, serta pendekatan perbandingan. cara analisis data secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa uuhc belum optimal memberikan kepastian hukum berkeadilan dalam melindungi hak pencipta buku elektronik pada perpustakaan digital karena tidak memberikan apresiasi karya pencipta dalam hal pengunggahan buku elektronik tanpa izin yang melanggar hak ekonomi pencipta berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e dalam hal pendistribusian ciptaan atau salinannya dengan ancaman pidana pasal 113 ayat (3) uuhc, uuhc belum memberikan sanksi tegas untuk pelanggaran yang dilakukan perpustakaan digital sebagai entitas non-komersil. upaya yang dapat dilakukan perpustakaan digital untuk mencegah pelanggaran hak cipta buku elektronik adalah dengan menerapkan program public lending right (plr), memperketat kebijakan dengan melakukan perjanjian lisensi dalam pengelolaan perpustakaan digital, serta penerapan teknologi digital right management (drm). dari hasil penelitian tersebut disarankan kepada pemerintah memberikan perlindungan yang jelas dalam pembaharuan uuhc untuk buku elektronik sebagai ciptaan yang dilindungi, memberikan sanksi tegas untuk pelanggaran yang dilakukan entitas non-komersil yang merugikan hak ekonomi pencipta. disarankan juga kepada perpustakaan digital untuk menerapkan program public lending right (plr) yang telah diterapkan di negara lain seperti australia dengan memberikan hak sewa publik dalam bentuk kompensasi kepada pencipta atas peminjaman karya mereka di perpustakaan digital.

Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law) protects books and derivative works, including electronic books. The digitization of library book collections is categorized as a collection management and/or service provision activity. In practice, the Copyright Law has yet to impose strict sanctions on copyright violations of electronic books in digital libraries, resulting in ongoing infringements such as the uploading of electronic books without the permission of the creators and copyright holders. The objective of this thesis is to examine, analyze, and explain the legal certainty and fairness regarding copyright violations of electronic books in digital libraries as stipulated in the Copyright Law, as well as to identify and explain the measures that can be taken by digital libraries to prevent such violations. The type of research used is normative juridical research by examining the norms of positive law. The research data were collected through literature study supported by field research. This study uses an analytical approach, a statutory approach, and a comparative approach. The data analysis was conducted qualitatively using descriptive analysis. The results of the study indicate that the Copyright Law has not yet optimally provided fair legal certainty in protecting the rights of electronic book creators in digital libraries. It fails to appreciate the creator's work in cases where electronic books are uploaded without permission, which violates the creator’s economic rights under Article 9 paragraph (1) letter e regarding the distribution of works or their copies, with criminal sanctions as stipulated in Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. Furthermore, the Copyright Law does not impose strict sanctions for violations committed by digital libraries as non-commercial entities. Measures that can be taken by digital libraries to prevent copyright infringement of electronic books include implementing the Public Lending Right (PLR) program, tightening policies through licensing agreements in the management of digital libraries, and applying Digital Rights Management (DRM) technology. Based on the research findings, it is recommended that the government provide clear protection in the revised Copyright Law for electronic books as protected works, and impose strict sanctions for violations committed by non-commercial entities that harm the creator's economic rights. It is also recommended that digital libraries implement the Public Lending Right (PLR) program, as has been done in countries such as Australia, by granting public lending rights in the form of compensation to creators for the borrowing of their works in digital libraries.