Electronic Theses and Dissertation

nurma waddah 2025 abstrak pelaksanaan wewenang pengelolaan parkir di tepi jalan umum kota takengon fakultas hukum universitas syiah kuala (v, 79), pp., bibl., app. abdurrahman, s.h., m.hum. parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik, kegiatan pengelolaannya ada pada pemerintah daerah. berdasarkan peraturan bupati aceh tengah nomor 43 tahun 2022 pada pasal 5 ayat (3) pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh dinas perhubungan yang menurut pasal 4 ruang lingkup kegiatannya meliputi penetapan area parkir di tepi jalan umum, tanda parkir, juru parkir, retribusi parkir, pemanfaatan teknologi, pengawasan, dan sanksi. namun, dalam realitanya pelaksanaan pengelolaan parkir belum berjalan semestinya. tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan wewenang pengelolaan parkir di tepi jalan umum, hambatan dinas perhubungan aceh tengah dalam pengelolaan parkir, dan upaya yang dilakukan oleh dinas perhubungan aceh tengah untuk mengatasi permasalahan pengelolaan parkir. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. penelitian ini memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip sumber studi pustaka dan melalui penelitian lapangan dengan cara pengamatan dan wawancara responden dan informan. hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan parkir di tepi jalan umum kota takengon belum berjalan sesuai dengan peraturan yaitu belum terdapat tanda parkir disemua titik parkir, pengguna parkir tidak tertib, juru parkir tidak menggunakan atribut lengkap dan seragam, pemungutan parkir tidak semua sesuai tarif, tidak diberikan karcis parkir, kurangnya pengawasan dan belum adanya penegakan hukum terhadap pelanggar parkir. hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan parkir yaitu belum adanya pedoman teknis pengelolaan perparkiran, dinas perhubungan masih tipe-b, kurangnya anggaran dana, kurangnya koordinasi dengan pihak ketiga, ruang parkir terbatas, dan kurangnya kesadaran masyarakat. upaya dinas perhubungan dalam mengatasi permasalahan pengelolaan parkir yaitu pemberian pemahaman dan arahan kepada petugas, melibatkan rekan kerja yang ada, manajemen anggaran dana, meningkatkan koordinasi kepada pihak ketiga, menata kendaraan pada ruang parkir, dan sosialisasi kepada masyarakat. disarankan kepada dinas perhubungan aceh tengah agar melahirkan aturan pedoman teknis pengelolaan parkir, meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga, meningkatkan kemampuan dan keilmuan juru parkir, menyediakan tanda parkir, meningkatkan pengawasan, meningkatkan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, dan dapat memberikan penegakan hukum kepada pelanggar parkir.