Electronic Theses and Dissertation

Pernikahan siri di kecamatan karang baru kabupaten aceh tamiang, menunjukkan peningkatan yang signifikan. pada pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 5 ayat (1) instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam (khi) mengatur bahwa setiap pernikahan harus dicatat untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. namun, masyarakat masih menganggap bahwa sahnya pernikahan hanya cukup berdasarkan hukum agama, tanpa melihat legalitas negara. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab praktik pernikahan siri, dampak hukumnya, serta upaya yang dilakukan oleh petugas (kua) kecamatan karang baru dalam mengatasi masalah ini. penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. data penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara sebagai data primer dan kepustakaan sebagai data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait ataupun perundang-undangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri di kecamatan karang baru kabupaten aceh tamiang tetap terjadi. faktor- faktor penyebabnya adalah ekonomi sang calon istri, calon pasangan belum mencukupi umur, ikatan dinas atau kerja, keinginan berpoligami yang tidak diizinkan oleh istri sebelumnya atau mahkamah syar’iyah, dan proses pernikahan yang dianggap rumit dan memakan waktu yang lama. dampak dari pernikahan siri meliputi istri dan anak tidak memiliki hak hukum atas pernikahan tersebut, kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, serta terbatasnya akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. upaya yang dilakukan oleh petugas kua kecamatan karang baru adalah penyuluhan dan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan pernikahan, koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah, pemberian sanksi, dan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. disarankan agar petugas kua kecamatan karang baru meningkatkan intensitas sosialisasi dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan siri serta mendorong pencatatan pernikahan secara resmi. masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum agar hak-hak dalam pernikahan dapat terlindungi secara maksimal. dengan kerja sama antara petugas kua, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan masyarakat praktik pernikahan siri dapat diminimalisirkan.

The practice of unregistered marriages (nikah siri) in the Karang Baru Sub-district, Aceh Tamiang Regency, has shown a significant increase. According to Article 2, paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 5, paragraph (1) of Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Dissemination of the Compilation of Islamic Law (KHI), every marriage must be registered to provide legal protection for the spouses and children born from the marriage. However, the community still considers a marriage valid based solely on religious law, without considering its legality under the state. This study aims to explain the factors causing the practice of unregistered marriages, its legal implications, and the efforts made by the officers at the Office of Religious Affairs (KUA) in Karang Baru Sub-district to address this issue. This research is a type of empirical legal study. The data for this study was obtained through field research in the form of interviews as primary data and literature review as secondary data from relevant literature or legislation. The results of the study indicate that the practice of unregistered marriages in Karang Baru Sub-district, Aceh Tamiang Regency, continues to occur. The factors contributing to this practice include the economic situation of the prospective wife, the prospective couple not meeting the required age, work or official obligations, the desire to practice polygamy which is not allowed by the previous wife or the Sharia Court, and the perception that the marriage registration process is complicated and time-consuming. The impacts of unregistered marriages include the wife and children not having legal rights over the marriage, difficulties in obtaining civil documents, and limited access to public services, such as education and healthcare. The efforts made by the KUA officers in Karang Baru Sub-district include providing counseling and socialization about the importance of marriage registration, coordinating with government agencies, imposing sanctions, and involving religious and community leaders. It is recommended that the KUA officers in Karang Baru Sub-district increase the frequency of socialization, involving religious and community leaders to strengthen public understanding of the negative impacts of unregistered marriages and encourage official marriage registration. The community also needs to enhance legal awareness to ensure that marriage rights are maximally protected. With the cooperation of KUA officers, religious and community leaders, and the public, the practice of unregistered marriages can be minimized.