Electronic Theses and Dissertation

Abstrak gusfindra siddiq, (2025) penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perdagangan sianida tanpa surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya di wilayah hukum pengadilan negeri sigli (analisis putusan nomor 186/pid.sus/2021/pn sgi) fakultas hukum universitas syiah kuala (vi, 63).,pp.,tabl.,bibl.,app. (m. iqbal, s.h., m.h.) pasal 106 ayat (1) jo. pasal 24 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang kemudian telah diubah melalui undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, di dalam pasal ini majelis hakim dapat memilih pidana mana yang relevan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan sianida tanpa surat izin berbahaya di wilayah hukum pengadilan negeri sigli. namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana denda serta melihat implikasi pidana denda agar terpenuhnya tujuan hukum yang hidup didalam masyarakat. penelitian ini bertujuan menjelaskan implikasi hukum penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perdagangan sianida tanpa surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (siup-b2) dan pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perdagangan sianida tanpa surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (siup-b2). metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. data primer yang diperoleh dengan wawancara dengan responden dan informan secara langsung berkaitan dengan penelitian ini, dan juga data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan negeri sigli yang terkait tentang tindak pidana perdagangan secara tanpa izin. hasil dari penelitian yang didapatkan bahwa implikasi hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan sianida tanpa surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (siup-b2), yakni implikasi pidana denda dengan mempertimbangkan kemampuan terpidana yang dapat mejalankan putusan pengadilan dan uang denda tersebut dapat juga di manfaatkan negara tersebut untuk kesejahteraan rakyat. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan sianida tanpa surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (siup-b2) dinilai telah sesuai dengan pedoman pemidanaan yang berlaku di negara republik indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan. disarankan kepada mejelis hakim dapat selalu berpedoman pada kuhp agar putusan yang dijatuhkan mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat dan selalu dapat memaksimalakan penjatuhan pidana denda apabila syarat penjatuhan pidana denda telah terpenuhi karena pidana model ini merupakan suatu alternatif pemidanaan dalam menjawab permasalahan terkait penuh (over crowded) lembaga pemasyarakatan di indonesia. i