Electronic Theses and Dissertation

Dalam pelaksanaan peeriaan konstruksi dituntut adanya tanggung jawab profesional dari pelaksana konstruksi. mengenai tanggung jawab pelaksana konstruk si ditegaskan dalam undang-unang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi pasal 11 yang menyebutkan bahwa wujud tanggung jawab tersebut adalah dalam bentuk mekanisme penjaminan dan sanksi administratif. dalam kenyataan sering terjadi keterlambatan penyelesaian hasil pekerjaan konstruksi. hal ini berarti adanya kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. kegagalan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat terjadi karena faktorforce majeure dan wanprestasi. contoh keterlambatan penyelesaian hasil pekerjaan konstruksi adalah proyek pembangunan dermaga penyeberangan ferry ulee lheue banda aceh yang dikerjakan oleh pt pembangunan perumahan (persero) dan pt flamboyant huma arta (kso) serta proyek pembangunan ruang kelas baru (rkb) mtsn ii banda aceh yang dikerjakan oleh cv eka mulia. penulisan tesis ini bertujuan untuk menjelaskan wujud tanggung jawab pelaksana konstruksi dalam praktek agar pengguna jasa dapat memperoleh jaminan kepastian hukum dalam pclaksanaan kontrak kerja konstruksi, kendala yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. cara mengatasi kendala yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, dan akibat hukumnya jika dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pelaksana konstruksi gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang disepakati. penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan juridis normatif dan juridis empiris. dengan deskriptif-analitis dimaksudkan bahwa melalui penelitian ini akan dapat dijelaskan secara menyeluruh dan sistematis tentang tanggung jawab pelaksana konstruksi terutama setelah berlakunya undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. sejalan dengan metode pendekatan yang digunakan maka deskripsi mengenai tanggung jawab pelaksana pekerjaan konstruksi meliputi pembahasan dari segi juridis normatif dan juridis empiris, yaitu praktek penerapannya dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. dari hasil penelitian diketahui bahwa: 1. tanggung jawab pelaksana konstruksi dalarn praktek diwujudkan melalui mekanisme penjaminan, yaitu jaminan pelaksan aan dan sanksi administratif. 2. kendala-kendala yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi adalah pasang purnama dan kondisi keamanaan di aceh yang tidak kondusif. 3. cara mengatasi kendala adalah dengan menambahjam kerja dan peralatan. 4. akibat hukumnya adalah perpanjngan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sedangkan sanksi administratif tidak dikenakan terhadap pelaksana konstruksi karena keterlambatan tersebut tidak disengaja. disarankan kepada pelaksana konstruksi agar secara bersungguh-sungguh mewujudkan tanggung jawab profesional melalui mekanisme penjaminan, menyelesaikan pekerjaan konstruksi tepat pada waktu yang telah disepakati, dan disarankan kepada asosiasi pelaksana konstruksi agar memberikan tindakan tegas kepada pelaksana konstruksi anggota asosiasi yang terlambat menyelesaikan pekerjaan konstruksi. kata kunci: - tanggung jawab - proyek pemerintah - undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi