Electronic Theses and Dissertation

Abstrak (prof, dr. ilyas, s.h., m.hum) perlindungan hukum bagi pasangan pernikahan di bawah umur yang tidak mendapatkan buku nikah menghadapi kendala, terutama terkait legalitas pernikahan. pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. pemberian dispensasi menjadi masalah hukum bagi para pasangan yang di kecamatan lhoksukon dan kecamatan samudera karena tidak mendapatkan buku nikah sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pasangan pernikahan dibawah umur. tanpa buku nikah, pasangan tidak memiliki bukti sah pernikahan, sehingga kesulitan dalam aspek pencatatan administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum yang melakukan pernikahan di bawah umur, faktor penghambat perlindungan hukum terhadap pasangan yang melakukan pernikahan melalui dispensasi serta penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak terhadap akibat pernikahan yang tidak mendapatkan akta di kantor kua di kecamatan samudera dan kecamatan lhoksukon. metode penelitian ini ialah yuridis empiris dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan responden serta data sekunder yang diperoleh dari data hukum primer, sekunder dan tersier dan analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pasangan nikah dibawah umur dengan memberikan surat pengganti buku nikah sementara terhadap pasangan nikah di bawah umur. faktor penghambat perlindungan hukum ialah kurangnya kepercayaan dari lembaga lain terhadap status hukum surat pengganti buku nikah sementara tersebut serta penyelesaian dari pihak kua memberikan jaminan berupa blangko yang dapat dipergunakan oleh pasangan nikah di bawah umur selama menjalani masa penangguhan buku nikah. disarankan kepada kua perlu memperbaiki proses administrasi dan pelatihan dengan memperkuat sistem verifikasi data untuk mengurangi kesalahan administrasi yang menyebabkan pasangan tidak mendapatkan buku nikah serta diperlukan kerjasama antara kua dan lembaga lain seperti dinas kependudukan dan catatan sipil, mahkamah syariah, serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap dokumen pengganti buku nikah sementara.