Electronic Theses and Dissertation

Pasal 13 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mensyaratkan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif, dan menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. namun, pada kenyataan dilapangan kesempatan penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peran kip dan panwaslih dalam menjamin hak pilih, apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan, dan bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk pemilu yang akan datang. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran kip kota banda aceh dalam melaksanakan pemilu bagi penyandang disabilitas, permasalahan dan dampak yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan kip kota banda aceh dalam pemilihan umum, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk pemilihan umum bagi penyandang disabilitas di kota banda aceh. berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka digunakan metode penelitian yuridis empiris guna mengamati secara langsung bagaimana fakta di lapangan, dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan informan yang berkaitan dengan penelitian ini. hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa kip dan panwaslih kota banda aceh merupakan lembaga yang berperan dalam pelaksanaan pemilu, kip berperan dalam menyelenggarakan pemilu bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi hak milih disabilitas. meskipun terdapat pengaturan yang telah mengatur hak-hak disabilitas, dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat beberapa hambatan ataupun kendala yaitu tps yang belum ramah disabilitas, minimnya sosialisasi dan informasi, ketiadaan alat bantu, dan kurangnya pemahaman petugas. upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan komprehensif untuk menyediakan tps khusus penyandang disabilitas di setiap kecamatan, menyediakan alat bantu, serta sosialisasi dan simulasi inklusif melalui berbagai media. dalam penelitian ini disarankan agar kip dan panwaslih kota banda aceh untuk meningkatkan dan mengoptimalkan aksesibilitas tps bagi penyandang disabilitas, memberikan akses informasi, sosialisasi, dan simulasi yang ramah disabilitas dengan menggunakan media komunikasi atau secara langsung, dan melakukan monitoring dan evaluasi khusus sesudah, saat, dan sebelum pelaksanaan pemilu, serta melakukan pemetaan yang komprehensif dengan menyediakan tps khusus penyandang disabilitas.

Article 13 of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities stipulates that persons with disabilities should be able to actively participate and exercise their right to vote in elections. However, in practice, there are still challenges in providing opportunities for persons with disabilities to exercise their voting rights during elections. The issues in this study are: what role do the KIP (General Election Commission) and Panwaslih (Election Supervisory Agency) play in ensuring voting rights for persons with disabilities, what are the obstacles and challenges in implementation, and what efforts can be made for future elections. This study aims to explain the role of the KIP of Banda Aceh in implementing elections for persons with disabilities, the problems and impacts faced by persons with disabilities and the KIP of Banda Aceh in the general election, and what efforts can be made for elections for persons with disabilities in Banda Aceh. To address these issues, this study uses an Empirical Legal Research method to directly observe the facts on the ground, conducting interviews with respondents and informants related to this research. The research concludes that the KIP and Panwaslih of Banda Aceh are institutions that play a role in implementing elections. The KIP is responsible for organizing elections that ensure the voting rights of persons with disabilities. Although there are regulations in place that protect the rights of persons with disabilities, several obstacles and challenges remain in practice, including the lack of disability-friendly polling stations (TPS), insufficient socialization and information, the absence of assistive devices, and a lack of understanding among election officers. Efforts that need to be made include conducting comprehensive mapping to provide disability-specific polling stations in every sub-district, providing assistive devices, and conducting inclusive socialization and simulations through various media. This study recommends that the KIP and Panwaslih of Banda Aceh enhance and optimize the accessibility of polling stations for persons with disabilities, provide access to information, socialization, and simulations that are disability-friendly using communication media or in person, and conduct monitoring and evaluation before, during, and after the election. Furthermore, they should carry out comprehensive mapping to ensure the availability of disability-friendly polling stations.