Electronic Theses and Dissertation

Panitia pengawas pemilihan (panwaslih) di aceh merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang mencerminkan kekhususan daerah berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh (uupa). panwaslih berfungsi untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. namun, implementasi pembentukannya menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidaksesuaian regulasi dengan praktik, dualisme kewenangan antara panwaslih dan bawaslu, keterbatasan sumber daya manusia (sdm) dan anggaran, serta kurangnya sistem dokumentasi yang terintegrasi. hambatan ini menimbulkan tantangan dalam menjaga independensi dan efektivitas panwaslih. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembentukan panwaslih dalam perspektif uupa, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisa undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun uupa memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten dengan regulasi. dualisme kewenangan dengan bawaslu memperburuk efektivitas pengawasan, ditambah dengan keterbatasan anggaran, sdm, dan dokumentasi yang melemahkan keberlanjutan kelembagaan panwaslih. untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan harmonisasi regulasi antara antara undang-undang pemerintah aceh nomor 11 tahun 2006 kaitannya dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, penguatan kapasitas sdm melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi anggaran, serta pengembangan sistem dokumentasi berbasis teknologi. saran yang diajukan adalah pembentukan forum koordinasi reguler antara pemerintah pusat dan aceh untuk menyusun pedoman kerja yang selaras dengan kekhususan lokal, sekaligus meningkatkan sinergi antara panwaslih dan bawaslu dalam pengawasan pemilu.

The Election Supervisory Committee (Panwaslih) in Aceh is one of the important elements in the implementation of general elections that reflects the specificity of the region based on Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA). Panwaslih functions to supervise all stages of the election to ensure that its implementation runs in accordance with democratic principles. However, the implementation of its formation faces various obstacles, such as the inconsistency of regulations with practice, dualism of authority between Panwaslih and Bawaslu, limited human resources (HR) and budget, and the lack of an integrated documentation system. These obstacles pose challenges in maintaining the independence and effectiveness of Panwaslih. This study aims to analyze the regulation of the formation of Panwaslih from the perspective of UUPA, identify the obstacles faced, and provide strategic recommendations to overcome these problems. The research method used is normative juridical with a statutory approach, which is carried out by reviewing and analyzing laws and regulations related to the legal issues being studied. The results of the study show that although UUPA provides a clear legal framework, implementation in the field is often inconsistent with regulations. Dualism of authority with Bawaslu worsens the effectiveness of supervision, coupled with limited budget, human resources, and documentation that weaken the sustainability of the Panwaslih institution. To overcome these obstacles, it is necessary to harmonize regulations between the Aceh Government Law Number 11 of 2006 in relation to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, strengthen human resource capacity through ongoing training, optimize the budget, and develop a technology-based documentation system. The suggestion put forward is the establishment of a regular coordination forum between the central government and Aceh to prepare work guidelines that are in line with local specificities, while increasing synergy between Panwaslih and Bawaslu in election supervision.