Electronic Theses and Dissertation

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di gampong-gampong aceh diatur oleh qanun aceh nomor 9 tahun 2008 dan peraturan gubernur aceh nomor 60 tahun 2013. namun, implementasi peradilan adat di gampong bumi sari, kecamatan beutong, kabupaten nagan raya, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur peradilan adat, ketidakjelasan pembagian wewenang, serta keterbatasan kapasitas dalam mengelola sengketa adat, yang memerlukan penguatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat dan aparat gampong. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian gala umpoh sawet dan penyelesaian sengketa yang muncul terkait perjanjian tersebut. penulisan ini bertujuan mengidentifikasi praktik pelaksanaan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. selain itu, skripsi ini juga akan membahas mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan, baik melalui jalur adat maupun musyawarah. metode penelitian ini bersifat yuridis empiris. data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dan melalui media elektronik terhadap responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pihak yang bersengketa maupun perangkat adat di gampong bumi sari belum sepenuhnya memahami kewenangan yang diberikan pemerintah kepada perangkat adat untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat, sebagaimana diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008 dan qanun kabupaten nagan raya nomor 8 tahun 2011. sementara itu, peraturan gubernur aceh nomor 60 tahun 2013 mengatur penyelesaian sengketa adat melalui musyawarah dan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan, dengan tujuan menjaga kedamaian dan keadilan berdasarkan hukum ‘;adat yang diakui. sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan peran perangkat gampong dalam memberikan solusi dan penegasan terkait pelaksanaan peradilan adat, mengingat peran mereka sebagai hakim dengan wewenang untuk memberikan solusi dalam sengketa. juga kepada majelis adat aceh (maa) kabupaten nagan raya agar memberikan sosialisasi kepada perangkat adat gampong bumi sari.

Dispute resolution through customary courts in the Gampongs of Aceh is regulated by Qanun Aceh Number 9 of 2008 and Governor's Regulation of Aceh Number 60 of 2013. However, the implementation of customary courts in Gampong Bumi Sari, Beutong District, Nagan Raya Regency, has not fully complied with these provisions. This is due to a lack of understanding regarding the procedures of customary courts, unclear division of authority, and limited capacity to manage customary disputes, which require strengthened socialization and training for the community and Gampong officials. The purpose of this thesis is to explain the implementation of the Gala Umpoh Sawet agreement and the resolution of disputes related to the agreement. This writing aims to identify the practices of implementing the agreement in the daily life of the local community. Additionally, this thesis will discuss the dispute resolution mechanisms applied, both through customary channels and deliberations. This research uses an empirical juridical method. Data was obtained through library research and field research. The library research was conducted by reviewing and studying books and regulations, while field research was conducted through direct interviews and electronic media with respondents and informants. The research findings indicate that both the disputing parties and the customary authorities in Gampong Bumi Sari have not fully understood the authority granted by the government to customary authorities to resolve disputes through customary courts, as regulated in Qanun Number 9 of 2008 and Qanun Nagan Raya Regency Number 8 of 2011. Meanwhile, Governor's Regulation of Aceh Number 60 of 2013 regulates the resolution of customary disputes through deliberation and customary institutions as an alternative dispute resolution outside the court, aimed at maintaining peace and justice based on recognized customary law. It is hoped that this socialization can enhance the role of Gampong officials in providing solutions and clarifications regarding the implementation of customary courts, considering their role as judges with the authority to provide solutions in disputes. Additionally, it is expected that the Aceh Customary Council (MAA) of Nagan Raya Regency will provide socialization to the customary officials of Gampong Bumi Sari.