Electronic Theses and Dissertation

Dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa (dk pbb) dibentuk untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, namun efektivitasnya dalam menangani genosida dalam konflik bersenjata dibatasi secara hukum oleh pasal 27(3) piagam pbb. ketentuan ini memberikan hak veto kepada anggota tetap, yang memungkinkan mereka untuk memblokir resolusi terlepas dari kebutuhan mereka dalam menangani krisis kemanusiaan. konflik di suriah dan palestina menyoroti bagaimana kerangka hukum ini memungkinkan prioritas kepentingan geopolitik anggota tetap di atas tanggung jawab dk pbb untuk mencegah dan menangani genosida. tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan konsekuensi dari hak veto di dalam dk pbb, dengan fokus pada kasus suriah dan palestina. penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penggunaan hak veto yang tidak dibatasi oleh pasal 27(3) piagam pbb berdampak pada akuntabilitas dewan dan kemampuannya untuk menegakkan norma-norma hukum internasional, khususnya dalam mencegah genosida. dengan membandingkan tindakan rusia dan amerika serikat, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kekurangan sistemik dan mengusulkan reformasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan fungsi dewan dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang parah. dengan menggunakan penelitian hukum normatif, studi ini mengacu pada data sekunder, termasuk undang-undang internasional, analisis ilmiah, dan laporan dari organisasi global seperti perserikatan bangsa-bangsa dan genocide watch. pendekatan komparatif diterapkan untuk memahami dimensi operasional dan hukum dari hak veto dan implikasinya dalam konflik yang menjadi sasaran. temuan-temuan mengungkapkan bahwa penggunaan hak veto telah merusak kemampuan dk pbb untuk menangani genosida secara efektif, memungkinkan anggota tetap untuk memprioritaskan kepentingan strategis di atas masalah kemanusiaan. hal ini mengakibatkan kesenjangan yang signifikan dalam akuntabilitas dan menyoroti ketiadaan mekanisme untuk menentang atau membatasi penggunaan hak veto. kasus suriah dan palestina menunjukkan bagaimana pasal 27(3) piagam pbb telah menghambat upaya untuk mengimplementasikan resolusi, sehingga melanggengkan kekerasan dan mengikis kepercayaan terhadap legitimasi dk pbb sebagai badan penjaga perdamaian. untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, studi ini merekomendasikan untuk mengadopsi mekanisme pengesampingan supermayoritas untuk krisis yang parah dan juga mengamandemen pasal 27 piagam pbb dengan memberikan masukan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan kepada anggota tidak tetap. langkah-langkah ini penting untuk menyeimbangkan dinamika kekuasaan di dalam dk pbb dengan membatasi hak veto dalam kasus-kasus genosida, meningkatkan daya tanggapnya terhadap tindakan kemanusiaan yang mendesak, dan mencegah penyalahgunaan lebih lanjut dalam hak veto seiring dengan dominasi p5.

The United Nations Security Council (UNSC) was established to maintain international peace and security, yet its effectiveness in addressing genocide in armed conflicts is legally constrained by Article 27(3) of the UN Charter. This provision grants veto power to permanent members, allowing them to block resolutions regardless of their necessity in addressing humanitarian crises. The conflicts in Syria and Palestine highlight how this legal framework enables the prioritization of the permanent members geopolitical interests over the UNSC’s responsibility to prevent and address genocide. The primary goal of this research is to analyse the implementation and consequences of veto power within the UNSC, focusing on the cases of Syria and Palestine. It aims to uncover how the unrestricted use of veto power due to Article 27(3) of the UN Charter impacts the Council's accountability and its ability to uphold international legal norms, particularly in preventing genocide. By comparing the actions of Russia and the United States, this study seeks to identify systemic shortcomings and propose actionable reforms to improve the Council’s functionality in responding to severe humanitarian crises. Using normative legal research, the study draws on secondary data, including international statutes, scholarly analyses, and reports from global organizations such as the United Nations and Genocide Watch. A comparative approach is applied to understand the operational and legal dimensions of veto power and its implications in the targeted conflicts. The findings reveal that the use of veto power has undermined the UNSC’s ability to address genocide effectively, enabling the permanent members to prioritize strategic interests over humanitarian concerns. This has resulted in significant gaps in accountability and highlighted the absence of mechanisms to challenge or restrict veto usage. The cases of Syria and Palestine demonstrate how Article 27(3) of UN Charter have stymied efforts to implement resolutions, thereby perpetuating violence and eroding trust in the UNSC’s legitimacy as a peacekeeping body. To address these challenges, the study recommends adopting a supermajority override mechanism for severe crises and additionally amending Article 27 of the UN Charter by granting greater decision-making input to non-permanent members. These measures are essential for balancing power dynamics within the UNSC by restricting veto power in cases of genocide, enhancing its responsiveness to urgent humanitarian action, and preventing further abuse in veto power along with the P5 dominance.