Electronic Theses and Dissertation

Kitab undang-undang hukum pidana (undang-undang nomor 1 tahun 2023) membawa perubahan pada ketentuan mengenai tindak pidana perjudian. aceh memiliki peraturan tersendiri yang dikenal sebagai qanun jinayat, yang mengatur tindak pidana tersebut dengan pendekatan hukum yang berbeda. keduanya berlaku sebagai dasar hukum dalam menangani kasus perjudian. tetapi, terdapat perbedaan ketentuan antara kuhp nasional dan qanun jinayat aceh. tujuan penulisan skripsi untuk menjelaskan rumusan delik perjudian di dalam kuhp baru dan qanun jinayat, untuk menjelaskan unsur apa yang membedakan kuhp baru kuhp lama dan qanun jinayat. untuk menjelaskan keberadaan qanun jinayat setelah adanya kuhp baru. metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. data penelitian yang digunakan diperoleh dari data primer dengan cara pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. hasil penelitian menunjukan bahwa rumusan delik perjudian di dalam kuhp baru menekankan pencegahan kejahatan secara umum melalui ancaman hukuman berupa pidana penjara atau denda. di sisi lain, qanun jinayat di aceh mengatur perjudian sebagai jarimah maisir dengan hukuman yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, persamaan kedua aturan juga memiliki unsur-unsur delik yang serupa, yaitu adanya unsur kesengajaan dalam aktivitas perjudian dan keberadaan taruhan atau keuntungan yang dipertaruhkan. perbedaan utama antara kuhp lama, kuhp baru, dan qanun jinayat terletak pada landasan hukum, pendekatan terhadap tindak pidana, ruang lingkup delik, jenis serta subjek hukum dan sistem sanksi yang diterapkan. hadirnya kuhp baru, qanun jinayat tetap diterapkan di aceh karena provinsi tersebut memiliki status otonomi khusus yang memberikan kewenangan untuk menerapkan hukum syariah. qanun jinayat berfungsi sebagai hukum khusus (lex specialis) yang mengesampingkan kuhp dalam hal tindak pidana, seperti perjudian, zina, dan minuman keras. disarankan kepada penegak hukum sebaiknya untuk tindak pidana perjudian khususnya di aceh untuk menggunakan qanun hukum jinayat. sebaiknya tidak ada pengecualian di dalam kuhp agar tidak ada yang berani melakukan permainan judi lagi. pemerintah agar dapat menjadikan qanun hukum jinayat sebagai rujukan undang-undang pemidanaan hukuman di indonesia karena qanun lebih memberikan efek jera terhadap pelakunya.

The Criminal Code (Law Number 1 Year 2023) brought changes to the provisions regarding the crime of gambling. Aceh has its own regulation known as Qanun Jinayat, which regulates this criminal offense with a different legal approach. Both apply as the legal basis in dealing with gambling cases. However, there are differences in provisions between the national Criminal Code and Qanun Jinayat Aceh. The purpose of writing this thesis is to explain the formulation of gambling offenses in the new Criminal Code and Qanun Jinayat, to explain what elements distinguish the new Criminal Code from the old Criminal Code and Qanun Jinayat. to explain the existence of Qanun Jinayat after the new Criminal Code. The research method in this study is normative juridical. The research data used is obtained from primary data by means of an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal rules and laws and regulations related to this research. The results showed that the formulation of gambling offenses in the Criminal Code only emphasizes the prevention of crime in general through the threat of punishment in the form of imprisonment or fines. On the other hand, the Qanun Jinayat in Aceh regulates gambling as Jarimah Maisir with penalties based on sharia principles, the similarities between the two regulations also have similar offense elements, namely the existence of an element of intent in gambling activities and the existence of stakes or profits at stake. The main differences between the old Criminal Code, the new Criminal Code, and Qanun Jinayat lie in the legal basis, the approach to criminal offenses, the scope of the offense, the type and subject of law and the sanction system applied. In the presence of the new Criminal Code, Qanun Jinayat is still applied in Aceh because the province has a special autonomy status that gives it the authority to implement sharia law. Qanun Jinayat functions as a special law (lex specialis) that overrides the Criminal Code in terms of criminal offenses, such as gambling, adultery, and liquor. It is suggested that law enforcers should use Qanun Jinayat Law for gambling crimes, especially in Aceh. There should be no exceptions in the Criminal Code so that no one dares to play gambling games again. The government should be able to make Qanun Hukum Jinayat a reference to the Law on punishment in Indonesia because Qanun has a more deterrent effect on the perpetrators.