Pada kasus putusan nomor 124/pid.sus/2023/pn bna, terdakwa secara sah serta bersalah diancamkan pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam ranah penyalahgunaan obat substansi terlarang dengan spesifiknya masuk ke tumpuan tindak pidana khusus narkotika. permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini ialah tidak terdapat unsur dolus premeditatus maupun bukti penjualan oleh terdakwa, dan putusan majelis hakim yang tidak sesuai dengan kualitas perbuatan terdakwa. penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis unsur dolus premeditatus persidangan dan menentukan pemberatan pidana yang seharusnya diberlakukan kepada terdakwa serta mengetahui kejanggalan yang berdasar pada ketidaktepatan keputusan hakim. jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (normative legal research). dilakukan dengan menganalisis bahan bacaan baik studi pustaka, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ataupun bahan hukum terkait. hasil penelitian dalam studi kasus ini adalah terdakwa melakukan tindak kriminal yang melanggar peraturan perundangan negara kesatuan republik indonesia dalam ranah penyalahgunaan obat substansi terlarang. unsur dolus premeditatus seharusnya dapat ditegaskan di dalam putusan terkait aksi terdakwa dan saksi yang sengaja menghilangkan barang bukti, dan putusan tersebut memiliki hukum yang tergolong kabur dan tidak sesuai dengan etika dan relasi penggunaan hukum yang benar dan sesuai. berdasarkan penjabaran putusan, dapat dipahami bahwa terdakwa juga menjadi seorang pecandu narkotika golongan i jenis sabu dan diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi sosial. namun, pada amar putusan tidak ada keputusan hakim untuk mengarahkan terdakwa menjalani rehabilitasi fisik maupun rehabilitasi sosial.
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 124/PID.SUS/2023/PN BNA). Banda Aceh Fakultas Hukum,2025
Baca Juga : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN RN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM RNPENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (HAIDAR NAUFAL ZAKKY, 2022)
Abstract
In the case of Decision Number 124/Pid.Sus/2023/PN Bna, the defendant was legally and guilty of being threatened with a criminal offense in Article 114 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the realm of abuse of prohibited substances specifically falling into the scope of special narcotics crimes. The legal problems discussed in this study are that there is no element of dolus premeditatus or evidence of sale by the defendant, and the decision of the panel of judges that does not correspond to the quality of the defendant's actions. The purpose of writing this case study is to analyze the elements of dolus premeditatus in the trial and determine the aggravation of the criminal sentence that should be imposed on the defendant and to find out the irregularities based on the inaccuracy of the judge's decision. This type of research is normative legal research. It is carried out by analyzing reading materials, both literature studies, statutory regulations, books, journals or related legal materials. The results of the research in this case study are that the defendant committed a crime that violates the laws and regulations of the Unitary State of the Republic of Indonesia in the realm of abuse of prohibited substances. The element of dolus premeditatus should have been emphasized in the decision related to the defendant's and witness' actions in intentionally eliminating evidence, and the decision has a law that is relatively vague and does not comply with the ethics and relations of the use of the law that is correct and appropriate. Based on the explanation of the decision, it can be understood that the defendant is also a class I narcotics addict of the type of crystal methamphetamine and is required to undergo social rehabilitation. However, in the decision there is no judge's decision to direct the defendant to undergo physical rehabilitation or social rehabilitation.
Baca Juga : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI PERANTARA JUAL-BELI NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (SITI SARAH APRILIA, 2019)