Electronic Theses and Dissertation

Abstrak muhammad maulana, (2024) perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum yang identitasnya dipublikasikan fakultas hukum universitas syiah kuala (v, 57). pp., bibl. (prof. dr. rizanizarli, s.h., m.h.) pasal 64 huruf i undang–undang no 23 tahun 2002 jo undang–undang no 35 tahun 2014 menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum ialah penghindaran dari publikasi atas identitasnya. akan tetapi masih di temukan beberapa media atau pers yang mempublikasikan identitas anak tersebut secara lengkap dan jelas. tujuan penulisan skripsi untuk menjelaskan perlindungan hukum, faktor– faktor yang menghambat dan upaya yang dilakukan untuk melindungi identitas anak yang berkonflik dengan hukum. metode penelitian dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian dengan metode hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. hasil dari penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum yang identitasnya dipublikasikan media wajib merahasiakan identitas anak sesuai pasal 19 uu sppa dan pasal 64 uu pa guna mencegah dampak negatif publikasi, dengan mengikuti kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan ramah anak dari dewan pers. faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum sehingga identitasnya di publikasikan yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum, minimnya pengawasan dan penegakan hukum, persaingan media dan sensasi berita, ketidakseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan anak dan kurangnya edukasi tentang etika jurnalistik kepada wartawan. upaya untuk melindungi identitas anak yang berkonflik dengan hukum mencakup berbagai langkah yang melibatkan regulasi, pendidikan, dan kerjasama antara berbagai pihak. seperti, peraturan hukum yang ketat, sosialisasi dan edukasi, penerapan kode etik jurnalistik, pendampingan hukum dan psikologis, diversi dan keadilan restoratif, monitoring dan evaluasi, kerjasama antar lembaga dan penyediaan layanan khusus. disarankan kepada kpai dan lembaga terkait untuk meningkatkan peran komisi perlindungan anak indonesia (kpai), kepada pers diharapkan lebih memahami mengenai peraturan hukum serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik yang bebas, bertanggung jawab serta profesional dan kepada pemerintah bersama dpr agar melakukan revisi terhadap undang-undang mengenai perlindungan anak.

ABSTRACT MUHAMMAD MAULANA, (2024) LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW WHOSE IDENTITY IS PUBLISHED Faculty of Law, Syiah Kuala University (v, 57). pp., bibl. (Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.) Article 64 letter i of Law No. 23 of 2002 in conjunction with Law No. 35 of 2014 states that special protection for children in conflict with the law is the avoidance of publication of their identity. However, there are still several media or press that publish the child's identity completely and clearly. The purpose of writing this thesis is to explain legal protection, inhibiting factors and efforts made to protect the identity of children in conflict with the law. The research method in this study is normative juridical, namely research with a legal method carried out by means of an approach carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal rules and regulations related to this research. The results of the study indicate that legal protection for children in conflict with the law whose identities are published by the media must keep the child's identity confidential in accordance with Article 19 of the SPPA Law and Article 64 of the PA Law in order to prevent the negative impact of publication, by following the Journalistic Code of Ethics and Child-Friendly Reporting Guidelines from the Press Council. Factors that hinder legal protection for children in conflict with the law so that their identities are published are lack of understanding and awareness of the law, minimal supervision and law enforcement, media competition and news sensations, imbalance between press freedom and child protection and lack of education about journalistic ethics for journalists. Efforts to protect the identity of children in conflict with the law include various steps involving regulation, education, and cooperation between various parties. such as, strict legal regulations, socialization and education, implementation of journalistic code of ethics, legal and psychological assistance, diversion and restorative justice, monitoring and evaluation, cooperation between institutions and provision of special services. It is recommended to KPAI and related institutions to increase the role of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), The PRESS is expected to better understand legal regulations and uphold a free, responsible and professional journalistic code of ethics and to the government together with the DPR to revise the Law on child protection.