Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1 angka 1 peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan yang melibatkan pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. namun dalam kenyataannya penerapan restorative justice yang dilakukan oleh kejaksaan negeri bireuen masih banyak mengalami hambatan dalam prosesnya. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak melalui keadilan restoratif dan menjelaskan hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak serta menjelaskan upaya untuk menanggulangi hambatan dari pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak melalui keadilan restoratif. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan dan data sekunder meliputi penelitian kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait lainnya. berdasarkan hasil penelitian ini proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak melalui keadilan restoratif di wilayah hukum kejaksaan negeri bireuen terbagi atas tiga tahapan yakni upaya perdamaian, proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian. pelaksanaan penghentian penuntutan terebut sudah sesuai dengan aturan dalam peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020. hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak melalui keadilan restoratif yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang restorative justice, pihak yang terkait tidak mau untuk berdamai dan waktu yang terbatas. upaya untuk menanggulangi hambatan adalah jaksa penuntut umum harus cakap, berintegritas dan professional, jaksa penuntut umum harus bisa mengendalikan dan meyakinkan pelaku, korban dan pihak lainnya untuk berdamai, dan jaksa penuntut umum memfasilitasi segala kepentingan selama proses penghentian penuntutan dilaksanakan. berdasarkan hasil penelitian maka diharapkan kepada kejaksaan negeri bireuen untuk meningkatkan pelaksanaan restorative justice perkara tindak pidana dan mensosialisaikan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice di tiap-tiap desa wilayah hukum kejaksaan negeri bireuen.

Article 1, Paragraph 1 of the Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 on the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice** defines restorative justice as the resolution of criminal cases involving the perpetrator, victim, and other related parties working together to find a fair solution that emphasizes restoring the situation to its original state rather than seeking revenge. However, in practice, the implementation of restorative justice by the Bireuen District Attorney's Office still faces many obstacles in its process. This study aims to explain the process of resolving child abuse crimes through restorative justice, identify the obstacles in resolving child abuse crimes, and describe the efforts to overcome these obstacles in the implementation of resolving child abuse crimes through restorative justice. The research method used is empirical juridical research. The data in this thesis research were collected through primary data obtained from field research, which involved interviewing respondents and informants, and secondary data obtained through library research by reviewing relevant laws and regulations and other related literature. Based on the research results, the process of resolving child abuse crimes through restorative justice in the jurisdiction of the Bireuen District Attorney's Office is divided into three stages: efforts for reconciliation, the reconciliation process, and the implementation of reconciliation. The implementation of the termination of prosecution has been in accordance with the provisions of the Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020. The obstacles in resolving child abuse crimes through restorative justice include a lack of public understanding of restorative justice, reluctance of the involved parties to reconcile, and limited time. Efforts to overcome these obstacles include the requirement for the Public Prosecutor to be competent, have integrity, and be professional, the Public Prosecutor should be able to control and persuade the perpetrator, victim, and other parties to reconcile, and the Public Prosecutor should facilitate all interests during the termination of prosecution process. Based on the results of this study, it is hoped that the Bireuen District Attorney's Office will improve the implementation of Restorative Justice for criminal cases and socialize the implementation of Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in each village within the jurisdiction of the Bireuen District Attorney's Office.