Electronic Theses and Dissertation

Putusan pengadilan negeri singkawang nomor 40/pid.sus/2021/pn skw telah mengadili perkara tindak pidana kelainan seksual atas nama terdakwa otniel kwolomine yang melakukan onani di depan umum sebagai bentuk kepuasaan terdakwa. aksinya tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 36 jo pasal 10 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun. penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa alasan pemaaf pasal 44 kuhp pada putusan nomor 40/pid.sus/2021/pn skw harusnya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusannya dikarenakan keadaan jiwa terdakwa dan melihat tujuan pemidanaan pada penjatuhan sanksi pidana putusan nomor 40/pid.sus/2021/pn skw belum memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. pengumpulan data penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus untuk melakukan penelitian yuridis normatif (hukum), data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan literatur-literatur hukum. hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan nomor 40/pid.sus/2021/pn skw alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 kuhp, yang menyatakan bahwa individu dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. eksibisionisme dianggap sebagai gangguan psikologis yang menghalangi pelaku untuk menyadari tindakan kriminalnya. majelis hakim seharusnya mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam proses pengambilan keputusan, rehabilitasi di rumah sakit jiwa lebih tepat untuk pelaku yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab secara mental.oleh karena itu, putusan ini dianggap tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang seharusnya menjadi landasan hukum. pada putusan nomor 40/pid.sus/2021/pn skw dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk pembalasan dendam namun untuk menjerakan dan membina pelaku. saran untuk majelis hakim senantiasa mempertimbangkan dengan cermat alasan-alasan yang diajukan dalam memutus perkara eksibisionisme. putusan hakim tidak hanya harus mengedepankan keadilan bagi pihak yang terlibat tetapi juga harus memenuhi peraturan hukum yang berlaku.

The decision of the Singkawang District Court Number 40/Pid.Sus/2021/PN Skw has tried a case of criminal sexual disorder on behalf of the defendant Otniel Kwolomine who masturbated in public as a form of satisfaction for the defendant. The defendant was found guilty of committing a criminal offense in accordance with Article 36 Jo Article 10 of Law Number 44 of 2008 Concerning Pornography, with a sentence of 1 (one) year. The purpose of writing this case study is to explain that the excuse of Article 44 of the Criminal Code in Decision Number 40/Pid.Sus/2021/PN Skw should be taken into consideration by the judge in his decision due to the mental state of the defendant and to see that the purpose of punishment in the imposition of criminal sanctions in Decision Number 40/Pid.Sus/2021/PN Skw has not fulfilled the elements of justice, certainty and legal benefit. Data collection This research uses a case study methodology to conduct normative juridical research (law), secondary data obtained from library materials in the form of books, laws and regulations, documents, and legal literature. The results of this study indicate that Decision Number 40/Pid.Sus/2021/PN Skw the excuse stipulated in Article 44 of the Criminal Code, which states that individuals with mental disorders cannot be held accountable for their actions. Exhibitionism is considered a psychological disorder that prevents the perpetrator from realizing his criminal act. The Panel of Judges should have considered the juridical, sociological, and philosophical aspects in the decision-making process, as rehabilitation in a mental hospital is more appropriate for perpetrators who are not fully mentally responsible.Therefore, this decision is considered not to reflect the principles of legal certainty, expediency, and justice which should be the basis of the law. In Decision Number 40/Pid.Sus/2021/PN Skw, it can be concluded that the purpose of punishment is not only for revenge but to deter and foster the perpetrator. Suggestions for the Panel of Judges always carefully consider the reasons submitted in deciding exhibitionism cases. the judge's decision must not only prioritize justice for the parties involved but also comply with applicable legal regulations.