Putusan pengadilan negeri bandung nomor 958/pid.b/2022/pn.bdg yang mengadili perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ir. h. bebi hendrawibawa, mt dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan pasal 378 kuhp. dikarenakan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 378 kuhp yang didakwakan. namun, dalam kenyataanya unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum belum terpenuhi. tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur menguntungkan diri sendiri dalam pasal 378 kuhp tidak terpenuhi. untuk menganalisis putusan hakim tidak memenuhi kepastian dan keadilan. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan studi kasus yaitu menganalisis serta membandingkan hasil penelitian melalui bahan bacaan baik studi pustaka, jurnal, peraturan perundangan-undangan maupun bahan hukum lainnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tindak pidana penipuan nomor 958/pid.b/2022/pn.bdg terkait unsur-unsur dalam pasal 378 kuhp belum terpenuhi. keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge tidak sesuai dengan pertimbangan hakim pada unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum. hal ini dikarenakan semua kendaraan dan aset yang dimiliki terdakwa tersebut sudah ada sejak tahun 2016 jauh sebelum perjanjian yang dibuat antara korban dan terdakwa. putusan hakim menjatuhi hukuman pidana dalam pasal 378 kuhp dengan pidana penjara selama 1 tahun. sesuai dengan dakwaan alternatif penuntut umum. dalam fakta persidangan unsur pasal 378 tidak terpenuhi. dilihat dari teori pertanggungjawaban pidana, dari unsur pasal yang didakwakan dalam hal ini tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. putusan yang diberikan hakim tidak memenuhi unsur pasal 378 kuhp sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan. putusan yang tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan dinyatakan batal demi hukum. berdasarkan uraian diatas, disarankan kepada hakim untuk lebih cermat dan teliti lagi dalam memperhatikan fakta persidangan yang ada terutama unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dalam menjatuhkan putusan sehingga terciptanya kepastian hukum dan keadilan.
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 958/PID.B/2022/PN BDG TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN. Banda Aceh Fakultas Hukum (S1),2024
Baca Juga : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 447/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN (Rahmat Fadli, 2015)
Abstract
Decision of the Bandung District Court Number 958/Pid.B/2022/PN.Bdg which tried the case of criminal fraud committed by the defendant Ir. H. Bebi Hendrawibawa, Mt was found guilty of committing the crime of fraud Article 378 of the Criminal Code. Because the defendant has fulfilled the elements of Article 378 of the Criminal Code which was charged. However, in reality the element with the intention of benefiting oneself and others unlawfully has not been fulfilled. The purpose of this study is to analyze the element of benefiting oneself in Article 378 of the Criminal Code is not fulfilled. To analyze the judge's decision does not meet certainty and justice. This research uses a normative legal research method with a case study approach, namely analyzing and comparing research results through reading materials both literature studies, journals, laws and regulations and other legal materials. The results showed that in the fraud verdict Number 958/Pid.b/2022/PN.Bdg related to the elements in Article 378 of the Criminal Code had not been fulfilled. The information provided by the witness a de charge is not in accordance with the judge's consideration of the element with the intention of unlawfully benefiting oneself and others. This is because all the vehicles and assets owned by the defendant had been in existence since 2016 long before the agreement made between the victim and the defendant. The judge's decision sentenced the defendant under Article 378 of the Indonesian Penal Code to 1 year's imprisonment. In accordance with the alternative charges of the public prosecutor. In the facts of the trial, the elements of Article 378 were not fulfilled. Judging from the theory of criminal responsibility, the elements of the Article charged in this case are not fulfilled, so the defendant cannot be held criminally responsible. The verdict given by the judge did not fulfill the elements of Article 378 of the Criminal Code so that it could not provide legal certainty and justice. A verdict that does not fulfill the elements of the Article charged is declared null and void. Based on the description above, it is advisable for judges to be more careful and thorough in paying attention to the facts of the trial, especially the elements of the article charged and in making a decision so as to create legal certainty and justice.