Electronic Theses and Dissertation

Pasal 3 jo. 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang repubik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan merugikan keuangan negara akan pidana penjara paling sedikit dua puluh tahun atau paling lama seumur hidup dengan denda sejumlah lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan”. namun kenyataannya masih ada orang yang melakukan tindak pidana korupsi seolah ancaman pada pasal tersebut tidaklah berlaku. penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara pegawai negeri sipil, penerapan sanksi terhadap pelaku dalam tindak pidana korupsi dana uang persediaan, dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana korupsi dana uang persediaan. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dengan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. pada tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku teks, dan juga peraturan perundang-undangan. sedangkan pada tahap penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebabnya adalah karena adanya faktor internal yang diantaranya adanya faktor ekonomi karena kebutuhan dan eknomi yang tinggi dan faktor eksternal yang diantaranya adanya pengawasan dari atasan yang kurang ketat menjadi peluang. dalam hal ini hakim dalam mempertimbangkan putusannya tetap berpegang pada pedoman hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dengan dikuatkan kembali dengan kepercayaan hakim sendiri yang telah memperoleh fakta dipersidangan. adapun upaya-upaya yang dilakukan ialah dengan mempertimbangkan upaya preventif dimana upaya ini melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan dan penerangan hukum kemudian upaya represif yang dilakukan dengan cara proses hukum dengan recavery aset secara dini kemudian dengan upaya hukum yang berpedoman pada undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. disarankan kepada para penegak hukum dan pemerintah perlu memperkuat pengawasan internal terhadap pengeloaan dana uang persediaan, selanjutnya diikuti dengan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten karena pmberian sanksi yang tegas dapat membuat efek jera.

Article 3 Jo. 18 paragraph (1) letter b, paragraph (2), and paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption which states that “Every person who abuses his/her position for personal gain and harms the state finances shall be imprisoned for a minimum of twenty years or a maximum of life with a fine of fifty million rupiahs provided that if the fine is not paid, it shall be replaced by imprisonment for three months”. However, in reality there are still people who commit corruption as if the threats in the article do not apply. The writing of this thesis aims to explain the factors causing the criminal act of corruption of supply money funds committed by civil servant treasurers, the application of sanctions against perpetrators in the criminal act of corruption of supply money funds, and efforts made by law enforcement in overcoming the criminal act of corruption of supply money funds. This research is an empirical juridical research with library and field research methods. In the literature research stage, it is carried out by examining textbooks, as well as laws and regulations. While in the field research stage is done by interviewing respondents and informants. The results showed that the factors causing it were due to internal factors, including economic factors due to high economic needs and external factors, including supervision from superiors who were not strict enough to be an opportunity. In this case, the judge in considering his decision still adheres to the judge's guidelines in deciding criminal cases by being reinforced by the judge's own beliefs that have obtained facts at trial. The efforts made are to consider preventive efforts where these efforts carry out socialization activities of legal counseling and lighting then repressive efforts carried out by means of legal proceedings with early asset recovery then with legal remedies guided by Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. It is suggested that law enforcers and the government need to strengthen internal supervision of the management of supply money funds, then followed by law enforcement must be carried out firmly and consistently because strict sanctions can create a deterrent effect.