Electronic Theses and Dissertation

Eksistensi dewan perwakilan rakyat aceh sebagai pengelola aset pemekaran daerah aceh wilayah pidie jaya juwakir iskandar a. gani yanis rinaldi abstrak pada pasal 32 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, berkaitan dengan pemekaran daerah, secara makro, pembangunan di aceh ditandai dengan besarnya angka kemiskinan, tingginya pengangguran, dan ketimpangan antar wilayah. walaupun masih tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi aceh juga makin melambat sehingga munculnya problematika baik dari eksernal terlihat dalam sistem penataan aset daerah yang belum berjalannya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, belum optimalnya sistem pengelolaan yang belum berbasis kinerja yang berdampak kepada pemborosan anggaran daerah dan penerimaan pad yang masih rendah. tujuan penelitian ini berupa mengevaluasi pelaksanaan dpra dalam menyelesaikan aset pemekaran wilayah kabupaten pidie jaya, untuk mencari solusi dari hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian aset pemekaran wilayah kabupaten pidie jaya, untuk mengetahui seperti apa upaya dpra dalam mengatasi kendala penyelesaian aset pemekaran daerah di wilayah kabupaten pidie jaya. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, data yang diperoleh adalah data primer melalui wawancara di lapangan, data yang diperoleh dilakukan analisa data melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang dilakukan terhadap responden dan laporan data serta data skunder melalui penelitian kepustakaan. hasil penelitian menunjukan bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sudah mengatur fungsi dan peran dewan perwakilan rakyat aceh berperan pada proses penyelesaian sengketa barang milik daerah yang didalamnya mengatur mulai dari proses yuridis, pemeriksaan (audit), inspeksi, supervisi, bahkan pada pemantauan (monitoring) tahunan yang akan dilaporkan nantinya berjalan dengan semestinya. terdapat hambatan terutama pada sisi eksernal yakni sistem penataan aset daerah yang belum berjalannya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan, dan secara internal dilandasi pada faktor struktural yaitu sebab-sebab yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum, persoalan geografis dan faktor sejarah, dari faktor data yaitu permasalahan yang disebabkan oleh data yang berkaitan dengan kelengkapan aset-aset yang akan diserah-terimakan, yang diupayakan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat aceh dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, meningkatkan koordinasi, pembuatan qanun-qanun tentang sumbersumber pemanfaatan, melakukan pengawasan dan kontrol. saran terhadap hal ini diantaranya penunjangan teliterasi terkait seperti apa dan tahapannya diharapkan dapat berkembang sesuai dengan aspek kebutuhan perkembangan daerah, perlunya penyuluhan bersifat langsung pada pelaksana dan masyarakat agar terjalin pemahaman yang berkesinambungan, melakukan kontrol ke setiap daerah yang memiliki aset dalam jangka waktu yang jelas menjadi pemicu penting agar masyarakat memahami dan menghindari penyelewengan aset oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan pengelolaan dana aset sudah bisa diminimalisir minimal dengan menghemat biaya pengelolaan barang aset yang dirasa tidak dipakai dalam jangka waktu panjang seperti lahan kosong. kata kunci : penyelesaian aset pemekaran daerah, pengeolaan barang milik aceh

THE EXISTENCE OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF ACEH AS THE MANAGER OF ACEH REGIONAL EXPANSION ASSETS IN THE PIDIE JAYA REGION Juwakir Iskandar A. Gani Yanis Rinaldi ABSTRACT In Article 32 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is determined that the formation of regions in the form of regional expansion and regional mergers, related to regional expansion, Macro, development in Aceh is characterized by a large poverty rate, high unemployment, and inequality between regions. Although it is still growing positively, Aceh's economic growth is also slowing down so that problems arise both externally and externally seen in the regional asset structuring system that has not been running in accordance with the provisions of the applicable laws, the management system that is not yet optimal performancebased which has an impact on the waste of the regional budget and low PAD revenue. The purpose of this research is to evaluate the implementation of the DPRA in completing the expansion assets in the Pidie Jaya Regency area, to find solutions to obstacles in the implementation of the Settlement of Expansion Assets in the Pidie Jaya Regency area, to find out what the DPRA's efforts are like in overcoming obstacles to the settlement of regional expansion assets in the Pidie Jaya Regency area. The research method used in this study is a type of empirical juridical research, the data obtained is primary data through interviews in the field, the data obtained is analyzed through a qualitative approach using deductive and inductive methods carried out on respondents and data reports and secondary data through literature research. The results of the study show that Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has regulated the functions and roles of the Aceh People's Representative Council in the process of resolving disputes over regional property which regulates starting from the Juridis process, Audit, Inspection, Supervision, and even Monitoring (Monitoring) that will be reported will run properly. There are obstacles, especially on the external side, namely the regional asset management system that has not been running in accordance with the provisions of the applicable laws, the financial management system has not been optimal, and internally based on structural factors, namely causes related to power, formal authority, general policies, geographical problems and historical factors, from the data factor, namely problems caused by data related to the completeness of the assets that will be handed over, which the government and the Aceh People's Representative Council are striving for with intensification and extensibilization, improving coordination, making Qanun-qanun on sources of utilization, conductingsupervision and control. Suggestions for this include what kind of related literacy support and its stagesare expected to develop in accordance with the aspects of regional development needs,the need for direct counseling to implementers and the community so that there is acontinuous understanding, controlling each region that has assets within a clear periodof time is an important trigger so that the community understands and avoidsmisappropriation of assets by irresponsible individuals, And asset fund managementcan be minimized to a minimum by saving the cost of managing asset goods that arenot used in the long term such as vacant land. Keywords: Settlement of Regional Expansion Assets, Management of Aceh's Property