Electronic Theses and Dissertation

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi merupakan salah satu kewenangan dinas pertanahan aceh dalam bidang pelayanan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (5) huruf d qanun aceh nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat aceh, disebutkan bahwa dinas pertanahan aceh menyelenggarakan urusan pemerintah bidang layanan pertanahan di aceh. penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi merujuk pada peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. namun, penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di dinas pertanahan kabupaten bener meriah tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah berlaku. penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagai mana penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi pada dinas pertanahan kabupaten bener meriah, faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di dinas pertanahan kabupaten bener meriah, upaya dinas pertanahan kabupaten bener meriah dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris. penelitian ini memperoleh data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di dinas pertanahan kabupaten bener meriah sudah berdasarkan prosedur yang berlaku. namun dibeberapa sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui jalur mediasi tidak mencapai kata sepakat dan berakhir ke pengadilan dalam menyelesaikan kasus pertanahan tersebut. dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di dinas pertanahan kabupaten bener meriah masih terdapat penghambat dari para pihak yang bersengketa seperti tidak hadirnya para pihak, kurangnya pengetahuan akan pentingnya penyelesaian melalui mediasi, dan tidak ada itikad baik dari para pihak. upaya mengatasi kendala penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi adalah melakukan proses mediasi lebih dari satu kali, menegaskan akan iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa dalam bermusyawarah. disarankan kepada dinas pertanahan kabupaten bener meriah dalam mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. kepada dinas pertanahan kabupaten bener meriah untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi. disarankan kepada masyarakat hendaknya menyadari hak-hak atas tanah yang dimiliki agar tidak terjadi sengketa hak atas tanah

Settlement of land disputes through mediation is one of the authorities of the Aceh Land Service in the field of land services as stipulated in Article 3 paragraph (5) letter d of Qanun Aceh Number 13 of 2016 concerning the Establishment and Structure of the Aceh Apparatus. Formation and Structure of Aceh Apparatus, states that the Aceh Land Office organizes government affairs in the field of land services in Aceh. The settlement of land disputes through mediation refers to Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 on Mediation. However, the settlement of land disputes through mediation at the Bener Meriah District Land Office is not fully implemented in accordance with applicable regulations. The writing of this thesis aims to explain how the settlement of land disputes through mediation at the Land Office of Bener Meriah Regency, the inhibiting factors in resolving land disputes through mediation at the Land Office of Bener Meriah Regency, the efforts of the Land Office of Bener Meriah Regency in overcoming obstacles to resolving land disputes through mediation The research used is empirical juridical. This research obtained data through field research and literature research. Based on the results of the research, it is concluded that the settlement of land disputes through mediation at the Land Office of Bener Meriah Regency is based on applicable procedures. However, in some land disputes resolved through mediation did not reach an agreement and ended up going to court to resolve the land case. In resolving land disputes through mediation at the Bener Meriah District Land Office, there are still obstacles from the disputing parties such as the absence of the parties, lack of knowledge of the importance of settlement through mediation, and no good faith from the parties. Efforts to overcome the obstacles to resolving land disputes through mediation are to carry out the mediation process more than once, emphasizing the good faith of each party to the dispute in deliberation. It is suggested that the Bener Meriah District Land Office in the mechanism for resolving land disputes through mediation must be carried out in accordance with applicable regulations. To the Land Office of Bener Meriah Regency to build public understanding of the importance of resolving land disputes through mediation. It is recommended that the community should realize their land rights so that there are no disputes over land rights.