Electronic Theses and Dissertation

abstrak undang – undang pemerintah aceh merupakan hukum dasar bagi pemerintah aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan. akan tetapi, hal ini terjadi ketidaksesuain antara pusat dan daerah sehinga terjadinya perubahan uupa. terdapat isu – isu yang menunjukkan bahwa uupa tidak berjalan sesuai prinsip mou dan terdapat pasal – pasal yang perlu diperbaiki demi keberlangsungan aceh kedepan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat beberapa urgensi dari penyebab perlu dilakukannya perubahan uupa serta mengetahui strategi dpra dalam mempertahankan kewenangan aceh. metodelogi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis deksriptif, mencari dan menganalisis data melalui hasil wawancara, pengamatan dan dokumen. penelitian ini menggunakan teori fungsi legislasi dan desentralisasi asimetris. adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah faktor terjadinya perubahan uupa yaitu banyaknya pasal kadaluwarsa yang tidak lagi relevan berjalan saat ini, dan status dana otonomi khusus yang akan berakhir untuk mengembalikan hak 2% dana otsus dan diperpanjang hingga beberapa tahun kedepan, serta pasal – pasal yang terikat oleh norma aturan dari pusat. kemudian terdapat kurangnya kekompakan antar partai dalam melakukan perubahan uupa dan terjadinya perbedaan persepsi dalam memahami undang-undang pemerintah aceh antar elit politik aceh dengan pusat. adapun strategi yang dibangun dpra dalam menghadapi permasalahan tersebut ialah membangun kolaborasi antara elit politik dengan partai lokal dan partai nasional, melakukan pengawasan terhadap perubahan uupa, dan membentuk komunikasi antara daerah dan pusat dalam melalukan revisi uupa. kata kunci: undang-undang pemerintah aceh, perubahan uupa, dpra

ABSTRACT The Aceh Government Law is the fundamental law for the Aceh government in the administration of governance. However, there is a mismatch between the central government and the regions, leading to changes in the UUPA. There are issues indicating that the UUPA is not functioning according to the principles of the MoU, and there are articles that need to be revised for the sustainability of Aceh in the future. The aim of this research is to examine several urgencies behind the need for changes to the UUPA and to understand the strategies of the DPRA in maintaining Aceh's authority. The research methodology used is qualitative research with a descriptive type, seeking and analyzing data through interviews, observations, and documents. This study employs the theory of legislative functions and asymmetric decentralization. The results of the research indicate that the factors leading to changes in the UUPA include the numerous expired articles that are no longer relevant today, and the status of special autonomy funds that will end in order to restore the 2% Otsus funds, which will be extended for several more years, as well as articles that are bound by central regulatory norms. It was then found that there was a lack of cohesion among parties in making changes to the UUPA and a difference in perception in understanding the Aceh Government Law between Aceh political elites and the Central Government. The strategy developed by the DPRA to address these issues includes building collaboration between political elites and local and national parties, overseeing changes to the UUPA, and establishing communication between the regions and the center in revising the UUPA. . Keywords: Aceh Government Law, UUPA Amendments, DPRA