Electronic Theses and Dissertation

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pembaharuan terhadap pelayanan pemerintah untuk mencapai good governance. analisi jabatan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia melalui pengadaan, pengrekrutan, dan perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara (asn) melalui kesesuaian penempatan jabatan yang dapat meberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. namun adanya ketidak sesuaian penempatan jabatan dengan syarat menduduki jabatan, serta terbatasnya sumber daya manusia menjadikan kualifikasi tersebut sering kali dikesempingkan dan lebih mengutamakan pengisian jabatan meskipun tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam menduduki jabatan, sehingga kinerja pegawai tidak maksiamal. adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana bkpsdm kabupaten pidie dalam penempatan jabatan yang berdasarkan pada peraturan bupatie pidie nomor 20 tahun 2022. adapun teori yang digunakan adalah teori penempatan pegawai dengan indikator dari peraturan bupati pidie yaitu, 1) pendidikan formal, 2) pendidikan dan pelatihan, 3) pengalaman dalam jabatan dan 4) moralitas dan integritas sebagai syarat dalam menduduki sebuah jabatan. dengan mengunakan metode kualitatif. hasil penelitian menunjukkan adanya ketidak sesuaian penampatan jabatan di bkpsdm kabupaten pidie dengan syarat dalam menduduki jabatan yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku. penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian penempatan jabatan untuk terciptanya pelayana publik yang optimal. saran yang diberikan meliputi adanya pengawasan terhadap penyusunan analisisi jabatan, dorongan terhadap keikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan serta evaluasi dan pemantauan berkala terhadap penempatan penempatan pegawai dan pengelenggaran pendidikan dan pelatihan. kata kunci: analisis jabatan, penempatan pegawai, bkpsdm pidie

Bureaucratic reform is a government effort aimed at renewing public services to achieve good governance. Job analysis serves as a key method for organizations to optimize human resource utilization through the procurement, recruitment, and planning of civil servant (ASN) needs. This is achieved by ensuring the proper placement of positions, which significantly impacts the execution of governmental tasks and functions. However, discrepancies in the alignment of job placements with the required qualifications, along with limited human resources, often lead to the neglect of these qualifications. Consequently, the priority shifts towards filling positions, even when candidates do not meet the necessary criteria, resulting in suboptimal employee performance.This study aims to examine how the BKPSDM of Pidie Regency approaches job placement in accordance with Pidie Regent Regulation Number 20 of 2022. The theoretical framework employed is the theory of employee placement, utilizing indicators from the aforementioned regulation, including: 1) Formal education, 2) Training and development, 3) Experience in the position, and 4) Morality and integrity as prerequisites for occupying a position. A qualitative method is employed for this research.The findings indicate a misalignment in job placements at BKPSDM Pidie Regency with the stipulated requirements based on existing regulations. This research aims to enhance the alignment of job placements to create optimal public service delivery. Recommendations include implementing oversight on job analysis formulation, encouraging employee participation in training and development, as well as conducting regular evaluations and monitoring of employee placements and training programs. Keywords: job analysis, employee placement, BKPSDM Pidie