Electronic Theses and Dissertation

Disdukcapil kota banda aceh telah melakukan pemberlakukaan penggunaan identitas kependudukan digital (ikd) sejak akhir 2022 sebagai wujud transformasi digital yang dijalankan secara nasional. tujuan penelitian ini untuk mengukur tingkat akselerasi serta hambatan terkait identitas kependudukan digital (ikd) menggunakan teori agile governance yang dipaparkan oleh luna dkk. dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. serta menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip agile governance dengan 6 indikator yakni good enough governance belum dilakukan secara optimal terlebih belum mencapai target penerapan. human focused pelayanan yang diberikan sudah optimal dengan pelayanan yang ada, namun apabila pelayanan yang diberikan meningkat maka akan semakin baik. systematic and adaptive approach ini belum terlaksana secara optimal karena masih harus dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak lain untuk menunjang keberhasilan sistem ikd ini. simple design and continous refinent ini sudah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang mudah serta sederhana. bussines driven belum mendapatkan hasil yang optimal, perlu peningkatan upaya sehingga menjadi keuntungan nantinya. based on quick wins belum optimal karena perlu gabungan dan kerjasama dari berbagai instansi sehingga penggunaan ikd menjadi baik. hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh disdukcapil kota banda aceh berupa banyak masyarakat yang belum paham dan merasakan manfaat dari ikd dalam kehidupannya, serta berbagai isu keamanan data menjadi salah satu alasan masyarakat belum menggunakannya. selain itu faktor smartphone yang tidak mendukung serta kurangnya pemahaman elektronik turut menjadi tantangan tersendiri. untuk itu, pemerintah perlu melakukan penguatan infrastruktur teknologi, melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi serta menyelenggarakan pelatihan literasi digital kepada masyarakat. melakukan implementasi bertahap, monitoring serta evaluasi untuk lebih baik. kata kunci: agile governance, identitas kependudukan digital, disdukcapil, kota banda aceh.

DISDUKCAPIL Banda Aceh City has implemented the use of Digital Population Identity (IKD) since the end of 2022 as a form of digital transformation carried out nationally. The purpose of this study is to measure the level of acceleration and obstacles related to Digital Population Identity (IKD) using the Agile Governance theory described by Luna et al. By using descriptive qualitative methods in collecting data, the author uses interview and documentation techniques. As well as analyzing data using data reduction techniques, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the application of Agile Governance principles with 6 indicators, namely Good Enough Governance, has not been carried out optimally, especially not reaching the implementation target. Human Focused the services provided are optimal with existing services, but if the services provided increase it will be even better. Systematic and Adaptive approach has not been implemented optimally because collaboration with various other parties must be carried out to support the success of this IKD system. Simple design and continous refinement have been carried out optimally and in accordance with the needs of people who need easy and simple services. Business Driven has not yet obtained optimal results, it is necessary to increase efforts so that it becomes an advantage later. Based on Quick Wins, it has not been optimal because it needs a combination and cooperation from various agencies so that the use of IKD is good. The obstacles and challenges faced by DISDUKCAPIL Banda Aceh City include many people who do not understand and feel the benefits of IKD in their lives, and various data security issues are one of the reasons people have not used it. In addition, the factor of smartphones that do not support and the lack of electronic understanding is also a challenge. For this reason, the government needs to strengthen technological infrastructure, conduct socialization activities, education and organize digital literacy training for the community. Conduct gradual implementation, monitoring and evaluation for the better. Keywords: Agile Governance, Digital Population Identity, DISDUKCAPIL, Banda Aceh City.