Electronic Theses and Dissertation

Abstrak hetti nurmalasari, kejahatan kemanusiaan dalam kuhp 2015 dan di luar kuhp. fakultas hukum universitas syiah kuala (iv,90),pp.,tabl.,bibl (riza nizarli., s.h., m.h) kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana didefenisikan dalam pasal 7 statuta roma dan pasal 9 undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan ham adalah, salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut secara langsung ditujukan pada penduduk sipil. dengan demikian semua orang harus tetap dilindungi hak asasi manusianya (ham) baik dalam keadaan damai maupun perang. tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui kajian hukum terhadap kejahatan kemanusiaan menurut kuhp dan di luar kuhp, serta mengetahui dasar hukum pembentukan pengadilan ham dan mengetahui perbandingan konsep hukum antar praktik yurisprudensi peradilan internasional dengan aturan dalam undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan ham. untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku teks, majalah-majalah, surat kabar, kasus-kasus dan pendapat para sarjana. hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut kuhp ada beberapa tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat menurut konvensi jenewa yang bisa dianalogikan diatur oleh kuhp yang terdapat dalam pasal 338 dan 340 pembunuhan sengaja, pasal 351 dengan sengaja mengakibatkan penderitaan atau luka serius, pasal 406 perusakan atau penghancuran atau perampasan harta benda seseorang. kemudian pembentukan pengadilan ham ad hoc didasarkan pada ketentuan pasal 43 undang-undang no.26 tahun 2000 tentang pengadilan ham. selain itu mahkamah konstitusi juga telah menguatkan berlakunya asas retroaktif, kemudian dibentuk atas usul dewan perwakilan rakyat karna dugaan terjadinya pelanggaran ham yang berat. selanjutnya perbandingan konsep hukum antar praktik yurisprudensi peradilan internasional dengan aturan dalam undang-undang no. 26 tahun 2000 adalah berbeda, tidak lengkap sekaligus tidak sesuai dibandingkan dengan statuta roma sehingga berpotensi untuk menghambat penegakan hukum atas pertanggungjawaban para aktor atau penjahat hak asasi manusia. disarankan rumusan kuhp dan rkuhp meletakkan kejahatan kemanusiaan dalam lingkup pelanggaran berat dan pelanggaran serius. karena mengingat kejahatan tersebut sangat luar biasa. kemudian undang-undang no. 26 tahun 2000 memasukkan hukum acara khusus. karena idealnya sebuah pengadilan ham ad hoc yang dibentuk melalui tata cara khusus, dan menangani kasus-kasus khusus, selayaknya menggunakan hukum acara yang khusus pula.