Electronic Theses and Dissertation

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas wajib dilindungi.penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pasal 5 ayat (2) dan (3) memuat hak-hak khusus untuk perempuan dan anak disabilitas, termasuk perlindungan dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. banyaknya kasus-kasus pencabulan dengan korbannya anak-anak sering ditemukan ditengah-tengah masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan hukum mengenai implementasi tanggung jawab dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap pelindungan anak disabilitas korban pencabulan. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridsi empiris yaitu penelitian hukum kepustakaan dan lapangan yang menggunakan bahan hukum berupa perundang-undangan dan fakta hukum yang terjadi di lapangan. hasil penelitian menunjukkan dp3a dalam memberi perlindungan terhadap anak disabilitas korban pencabulan yaitu bekerja sama dengan tim pendamping yang memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban untuk membantu korban dalam proses pemulihan rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat.faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya hak terhadap anak disabilitas korban pencabulan di aceh besar dengan kasus di setiap kabupaten yang masih di rujuk ke dp3a provinsi dikarenakan belum memadai sarana dan prasarana serta sdm di kabupaten aceh besar mengakibatkan ada beberapa orang tua yang tidak setuju dengan penempatan anak korban dirumah aman yang jauh dari rumah orang tuanya,sehingga hak dan perlindungan terhadap anak tidak terpenuhi dengan semestinya dikarenakan anak masih di tempatkan di rumah sendiri yang dekat dengan rumah pelaku,sehingga proses pemulihan dan pemenuhan hak anak korban terhambat.upaya dinas pemberdayaan dan perlindungan anak perlu adanya unit pelaksana teknis daerah terhadap perlindungan perempuan dan anak (uptd ppa)di setiap kabupaten serta menghimbau masyarakat akan pentingnya melaporkan kasus kekerasan dan diskriminasi ke uptd ppa yang ada di kabupaten yang saat ini dibawah pengawasan dinas sosial aceh besar,bukan hanya ke kantor polisi karna dengan itu anak akan mendapatkan hak perlindungan dan pelayanan yang penuh sesuai dengan undang-undang yang di terapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan presiden nomor 55 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan uptd ppa terhadap anak disabilitas. disarankan untuk memberikan pemahaman lebih kepada orang tua dan masyarakat sekitar dalam tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak, dan memberikan sarana prasarana dan anggaran yang cukup agar masyarakat tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan pelayanan, seperti rumah aman yang penting untuk memberikan pelayanan berkualitas. kata kunci : dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp3a) perlindungan anak disabilitas, anak korban pencabulan, uptd ppa

Human Rights as basic rights that are naturally inherent in human beings are Universal, need to be protected, respected and maintained, so that the protection and Human Rights of vulnerable groups, especially Persons with Disabilities must be protected. Respect, Protection and Fulfillment of the rights of Persons with Disabilities is State obligations based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Article 5 Paragraphs (2) and (3) contain special rights for women and children with disabilities, including protection from discrimination, neglect, harassment, exploitation, as well as violence and crime sexual.Persons with Disabilities have experienced a lot of discrimination which has resulted in the implementation of the rights of Persons with Disabilities not being fulfilled. Many cases of sexual abuse involving children as victims are often found in society. This research aims to answer and explain legal issues regarding the implementation of the responsibilities of the Women's Empowerment and Child Protection Service towards protecting children with disabilities who are victims of abuse. The research method used is an empirical juridical research method, namely library and field legal research which uses legal materials in the form of legislation and legal facts that occur in the field. The results of the research show that DP3A provides protection for children with disabilities who are victims of abuse by collaborating with a team of companions who provide assistance that is appropriate to the victim's needs to assist the victim in the recovery process, rehabilitation and reintegration into society. Factors that cause the rights of children with disabilities who are victims of abuse in Aceh Besar to not be fulfilled, with cases in each district still being referred to the provincial DP3A due to inadequate facilities and infrastructure as well as human resources in Aceh Besar district, resulting in several parents who do not agree with the placement of child victims. in a safe house far from their parents' house, so that the rights and protection of children are not fulfilled properly because the children are still placed in their own homes close to the perpetrator's house, so that the process of recovery and fulfillment of the rights of child victims is hampered. The efforts of the child empowerment and protection department require the existence of a regional technical implementation unit for the protection of women and children (UPTD PPA) in each district as well as appealing to the public on the importance of reporting cases of violence and discrimination to the UPTD PPA in the district which is currently under the supervision of the Aceh Besar social service , not just to the police station because that way children will get full protection and service rights in accordance with the laws implemented by the government based on Presidential Regulation Number 55 of 2024 concerning the Implementation of UPTD PPA services for children with disabilities. It is recommended to provide more understanding to parents and the surrounding community in their responsibility to provide protection to every child, and provide sufficient infrastructure and budget so that communities that cannot afford to meet service needs, such as safe homes, are important for providing quality services. Keywords : Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) Protection of Children with Disabilities, Child Victims of Abuse, UPTD PPA