Electronic Theses and Dissertation

Putusan mahkamah agung nomor 2788 k/pid.sus/2019. dalam putusan hakim terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman, dan dijerat dengan pasal 112 ayat (1) undang-undang no. 35 tahun 20019 tentang narkotika yang berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). tujuan dari studi kasus ini ialah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana fakta-fakta dalam persidangan serta menganalisa tepat atau tidaknya keputusan yang diberikan hakim kepada terdakwa dalam putusan mahkamah agung no 2788 k/pid.sus/2019. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan, menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. hasil penelitian putusan mahkamah agung nomor 2788 k/pid.sus/2019 hakim tidak cermat dalam memutus perkara dikarenakan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang rinci dan konkrit. pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah meregulasikan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun, namun pada kenyataan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap kasus ini ialah 1 tahun 6 bulan. maka hakim dianggap telah melanggar ketentuan yang termaktub dalam undang undang narkotika terkhusus pada ketentuan ancaman pidana yang berlaku di dalam pasal 112 ayat (1). hakim disarankan untuk memberikan pertimbangan yang jelas, logis, dan berbasis analisis komprehensif dari fakta persidangan, serta mengkaji prinsip-prinsip hukum dan perundang-undangan yang relevan. keputusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum. hukuman 1 tahun dan 6 bulan kepada terdakwa andi rifqi s dipandang keliru karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Supreme Court Decision Number 2788 K/Pid.Sus/2019. In the judge's decision the defendant was found guilty of committing a criminal offense without the right to own, control, or provide narcotics Group I not plants, and was charged with Article 112 Paragraph (1) of Law NO. 35 Year 20019 concerning Narcotics which reads Every person who without rights or against the law owns, stores, controls, or provides Narcotics Group I not a plant, is punished with a minimum imprisonment of 4 (four) years and a maximum of 12 (twelve) years and a fine of at least Rp800,000,000,000.00 (eight hundred million rupiah) and a maximum of Rp8,000,000,000.00 (eight billion rupiah). The purpose of this case study is to find out and analyze how the facts in the trial and analyze whether or not the decision given by the judge to the defendant in the Supreme Court Decision No. 2788 K/Pid.Sus/2019. The research method used in this research is Normative juridical legal research method, which is research that uses secondary data or library research, examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The results of the research of the Supreme Court Decision Number 2788 K/Pid.Sus/2019 The judge was not careful in deciding the case because he did not consider detailed and concrete facts. Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has regulated a minimum imprisonment of 4 years, but in fact the judge's decision imposed on this case was 1 year and 6 months. So the judge is considered to have violated the provisions contained in the narcotics law, especially in the provisions of the applicable criminal penalties in Article 112 Paragraph (1). Judges are advised to provide considerations that are clear, logical, and based on a comprehensive analysis of the facts of the trial, as well as reviewing the principles of law and relevant legislation. The judge's decision must reflect a sense of justice and provide legal certainty. The sentence of 1 year and 6 months to the defendant Andi Rifqi S is considered erroneous because it is not in accordance with the applicable statutory provisions.