Good governance konsep yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan. di aceh dalam menjalankan pemerintah di bidang pelayanan publik berpedoman pada qanun aceh nomor. 8 tahun 2008 tentang pelayanan publik, pasal 2 menimpa asas- asas universal dalam penyelengaraan pemerintah yang baik. dalam proses pelayanan publik dinas kependudukan serta pencatatan sipil kota banda aceh masih ada hambatan dengan asas handal, efisiensi serta efektifitas.tujuan riset ini mengenali gimana implementasi prinsip good governance pada pelayanan publik di dinas kependudukan serta pencatatan sipil pada mal pelayanan publik kota banda aceh, apa yang jadi hambatan dalam mempraktikkan prinsip serta upaya yang dicoba disdukcapil dalam menanggulangi hambatan tersebut. metode dalam riset ini yuridis empiris. ialah riset lapangan serta kepustakaan. riset lapangan dicoba buat mendapatkan informasi primer lewat wawancara hasil riset menampilkan prinsip good governance yang diimplementasikan di disdukcapil kota banda aceh sudah berjalan serta membagikan akibat positif terhadap mutu pelayanan publik. serta mengenali sebagian tantangan yang dialami dalam implementasi good governance adalah keterbatasan sumber manusia yang terampil jadi salah satu hambatan utama. serta infrastruktur teknologi data yang belum seluruhnya maksimal dari perihal tersebut pengamat merekomendasikan kenaikan kapasitas pegawai lewat pelatihan serta pengembangan kompetensi, dan pengembangan serta pemeliharaan sistem teknologi data yang lebih mutahir serta terintegrasi.
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDA ACEH. Banda Aceh Fakultas Hukum,2024
Baca Juga : IMPLEMENTASI PRINSIP EFEKTIVITAS PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE JAYA (FANDY KURNIAWAN, 2022)
Abstract
Good governance concept that emphasizes the implementation of government. in Aceh In running the government in the field of public services is guided by Qanun Aceh Number. 8 of 2008 concerning Public Services, Article 2 covers the universal principles in the implementation of good governance. In the Process of Implementing Public Services, the Population and Civil Registration Service of Banda Aceh City still has obstacles with the principles of Reliable, Efficient and Effectiveness. The purpose of this research is to identify how the Implementation of the principle of good governance in public services at the Population and Civil Registration Service at the Banda Aceh City Public Service Mall, what are the obstacles in practicing the principles and efforts attempted by the Population and Civil Registration Service in overcoming these obstacles. The method in this research is empirical juridical. Namely field research and literature. Field research is attempted to obtain primary information through interviews. The results of the research show that the principle of good governance implemented at the Population and Civil Registration Service of Banda Aceh City has been running and has had a positive impact on the quality of public services. and recognize some of the challenges experienced in the implementation of good governance is the limitation of skilled human resources as one of the main obstacles. and data technology infrastructure that has not been fully maximized from this matter, observers recommend increasing employee capacity through training and competency development, and the development and maintenance of more sophisticated and integrated data technology systems.