Electronic Theses and Dissertation

Abstrak indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, namun sumber daya alam masih banyak di manfaatkan secara ilegal oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab. nagan raya merupakan salah satu kabupaten di aceh yang memiliki sumber daya alam yang berpotensial dalam bidang pertambangan. penambangan emas ilegal di nagan raya masih sangat marak terjadi, pihak penambang tetap menjalankan aktivitas penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat berat dan manual. kegiatan pertambangan emas ilegal ini menimbulkan banyak kerugian dan persoalan, baik bagi negara maupun bagi masyarakat, dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh. fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan pemerintah nagan raya dalam upaya menghentikan dan mengatasi penambangan liar ilegal. penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam upaya menhadapi tambang emas ilegal di kabupaten nagan raya dan bertujuan untuk mengkaji kendala pemerintah dalam upaya menangani penambang ilegal di nagan raya dengan menggunakan teori analisis kebijakan william n. dunn. penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. data penelitian diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. hasil dari penelitian ini kebijakan pemerintah nagan raya terkait pertambangan emas ilegal saat ini hanya berupa himbauan-himbaun yang melarang aktifitas pertambangan emas ilegal di nagan raya, belum ada kebijakan yang tegas terkait hal ini. pemerintah nagan raya perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap kegiatan tambang emas ilegal dengan memberlakukan sanksi yang tegas bagi para pelaku ilegal tersebut. pemerintah diharapkan memberikan izin dan regulasi yang tepat untuk aktivitas pertambangan, termasuk tambang rakyat. pemerintah nagan raya memiliki kendala dalam upaya menangani penambang ilegal di nagan raya yaitu belum adanya kebijakan yang jelas terkait pertambangan emas ilegal, kondisi geografis lokasi pertambangan yang sulit diakses dan rumitnya mengurus perizinan pertambangan. maka dari itu perlu adanya kebijakan yang jelas atau solusi seperti membuka wilayah pertambangan rakyat yang diatur dengan baik, perlu adanya strategi khusus yang memperhitungkan kondisi medan yang sulit. hal ini mungkin termasuk pelatihan khusus untuk petugas penegak hukum yang akan beroperasi di daerah pegunungan dan perlu adanya perbaikan sistem perizinan pertambangan. kata kunci : kebijakan, pertambangan emas ilegal, pemerintah nagan raya

ABSTRACT Indonesia is a country with abundant natural resources, but natural resources are still being utilized illegally by irresponsible individuals. Nagan Raya is one of the districts in Aceh that has potential natural resources in the mining sector. Illegal gold mining in Nagan Raya is still very rampant, miners continue to carry out gold mining activities without a permit using heavy equipment and manually. This illegal gold mining activity causes many losses and problems, both for the state and for the community, compared to the benefits that can be obtained. The focus of this research is to find out and analyze the Implementation of Nagan Raya Government Policy in an effort to stop and overcome illegal gold mining. The research aims to analyze government policies in an effort to deal with illegal gold mining in Nagan Raya Regency and aims to examine government constraints in an effort to deal with illegal miners in Nagan Raya using William N. Dunn's policy analysis theory. This research uses a qualitative descriptive analysis method. Research data were obtained through observation, documentation and interviews. The results of this study show that the Nagan Raya government's policy regarding illegal gold mining is currently only in the form of appeals prohibiting illegal gold mining activities in Nagan Raya, there is no firm policy regarding this matter. The Nagan Raya government needs to increase law enforcement against illegal gold mining activities by imposing strict sanctions on illegal actors. The government is expected to provide proper licenses and regulations for mining activities, including artisanal mining. The Nagan Raya government has obstacles in its efforts to deal with illegal miners in Nagan Raya, namely the absence of clear policies related to illegal gold mining, the geographical conditions of mining locations that are difficult to access and the complexity of obtaining mining licenses. Therefore, there needs to be a clear policy or solution such as opening a well-regulated community mining area, there needs to be a special strategy that takes into account the difficult terrain conditions. This may include specialized training for law enforcement officers who will be operating in mountainous areas and an improved mining licensing system. Keywords : Policy, Illegal Gold Mining, Nagan Raya Government