Electronic Theses and Dissertation

Abstrak muhammad maulana, (2024) pemenuhan hak pembagian makanan yang layak di rutan kelas iib banda aceh fakultas hukum universitas syiah kuala ( vi, 62 ), pp.,tabl.,bibl. mahfud, s.h., ll.m pidana penjara ialah salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. dalam hal ini bukan hanya sanksi yang harus diberikan, selain itu juga pemerintah harus melihat sudah sesuai atau belum pemenuhan hak memberikan makanan yang layak kepada para narapidana saat menjalani masa tahan. pada pasal 7 huruf (d) undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa setiap narapidana mendapatkan pelayan kesehatan dan makanan yang layak, upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat. terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok rutan. sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian wbp akan menurun. tetapi masih ada rutan yang belum sesuai tentang hak memberikan makanan yang layak. tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan sudah terpenuhi atau belum hak mendapatkan makanan yang layak dan sehat di rutan kelas iib banda aceh, faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya pemenuhan hak makanan yang layak dan sehat di rutan kelas iib banda aceh serta menjelaskan upaya yang dilakukan oleh petugas rutan dalam mengatasi kendala pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak dan sehat di rutan kelas iib banda aceh. data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. penelitian lapangan guna memperoleh data primer yang di dapatkan melalui wawancara dengan responden dan informan. penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. berdasarkan hasil penelitian bahwa pemenuhan hak mendapatkan makanan di rutan kelas iib banda aceh belum cukup baik karena jumlah narapidana melebihi kapasitas rutan dan juru masak yang belum ahli serta makanan yang di sajikan tidak enak. kendala yang dihadapi mencakup kualitas makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar karena tidak tersedianya ahli gizi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan hak adalah mendidik dan memberi keterampilan memasak kepada narapidana agar makanan yang disajikan jauh lebih baik, dalam hal peralatan juga harus di persiapkan peralatan yang baik dan layak untuk memasak. disarankan untuk pihak rutan melakukan penyesuaian menu yang layak sehingga narapidana terpenuhi haknya serta menjaga kebersihan di dapur dan menghadirkan ahli gizi.

ABSTRACT MUHAMMAD MAULANA (2024) Fulfillment of the Right to Adequate Food Distribution in Banda Aceh Class IIB Detention Center Faculty of Law, Syiah Kuala University (vi, 62), pp., tabl., bibl. MAHFUD, S.H., LL.M Imprisonment is one of the most frequently used penal sanctions to address crime. In this regard, it is not only about imposing sanctions but also ensuring that the government fulfills the right to provide adequate food for prisoners during their incarceration. Article 7(d) of Law Number 22 of 2022 on Corrections states that every prisoner is entitled to health care and adequate food, aiming to improve public health and nutrition status. Meeting the nutritional standards of food will support the primary duties of the detention center, thereby expected to reduce the rates of illness and mortality among prisoners. However, some detention centers still fail to meet the standards for providing adequate food. This thesis aims to explain whether the right to adequate and healthy food is being fulfilled at the Banda Aceh Class IIB Detention Center, identify the factors hindering the fulfillment of this right, and describe the efforts made by detention center staff to overcome these obstacles. Data were obtained through field research and library research. Field research provided primary data through interviews with respondents and informants, while library research provided secondary data through the study of relevant literature and legislation. The research findings indicate that the fulfillment of the right to food at the Banda Aceh Class IIB Detention Center is not satisfactory due to overcrowding and insufficiently skilled cooks, resulting in unappetizing food. Challenges include the poor quality of food not meeting standards due to the lack of nutritionists. Efforts to address these challenges include training and equipping prisoners with cooking skills to improve food quality, and ensuring the availability of proper cooking equipment. It is recommended that the detention center adjust the menu to meet nutritional standards, maintain kitchen hygiene, and involve nutrition experts.