Electronic Theses and Dissertation

Pasal 4 huruf a, g, dan h, dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (uupk) menjadi dasar perlindungan hak-hak konsumen pelayanan jasa trasportasi, dalam pasal tersebut telah disebukan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. namun dalam praktiknya ditemukan pelayanan yang kurang optimal dan perlu mendapatkan prioritas yang lebih baik, seperti bus yang ac bocor, toilet kurang bersih, selimut dan bantal berbau, kaca depan retak, bus yang ban haus, dan berbagai ketidaknyamanan lain bagi konsumen. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi jasa pelayanan transportasi bus banda aceh-medan dalam memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan terhadap penumpang selaku konsumen, untuk menjelaskan hambatan dan tantangan perlindungan hak konsumen selaku pengguna jasa dalam transportasi bus, serta menjelaskan peran bptd kelas ii aceh dalam mengawasi jasa pelayanan trasportasi bus banda aceh-medan. metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. sumber data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. hasil penelitian ini disimpulkan bahwa balai pengelola transportasi darat (bptd) belum seluruhnya optimal dalam pelayanan transportasi bus kepada konsumen. hambatan dalam pelindungan hak konsumen mencakup aturan-aturan yang belum optimal, kurangnya kesadaran konsumen, standar pelayanan minimum yang belum jelas, infrastruktur yang kurang memadai, dan sistem pengaduan yang rumit. peran bptd kelas ii aceh dalam pengawasan diidentifikasi penting untuk memecahkan masalah, namun terkendala oleh keterbatasan sumber daya. disarankan kepada balai pengelola transportasi darat (bptd) meningkatkan standar operasional prosedur (sop) dan memastikan penerapannya secara konsisten. disarankan terminal bus tipe a banda aceh mengatur tata cara dan penegakan hukum terkait pelindungan konsumen transportasi bus. disarankan kepada balai pengelola transportasi darat (bptd) meningkatkan alokasi sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan transportasi bus, dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bus banda aceh-medan, memperkuat pelindungan hak konsumen, dan mengoptimalkan peran pengawasan bptd kelas ii aceh.

Article 4 letters a, g, and h, in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) are the basis for protecting the rights of consumers of transportation services, in this article it has been stated that consumers have the right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services, as well as the right to be treated or served correctly and honestly and non-discriminatory, and the right to compensation, compensation and / or replacement, if the goods and / or services received are not in accordance with the agreement or not as they should be. However, in practice, there are services that are less than optimal and need to get better priorities, such as buses with leaking ac, less clean toilets, smelly blankets and pillows, cracked windshields, buses with thirsty tires, and various other inconveniences for consumers. This study aims to analyze the form of implementation of Banda Aceh-Medan bus transportation services in providing security, comfort, and safety to passengers as consumers, to explain the obstacles and challenges of protecting consumer rights as service users in bus transportation, and to explain the role of BPTD Class II Aceh in overseeing Banda Aceh-Medan bus transportation services. The research method used is empirical juridical research. The sources of data obtained in writing this thesis are library research and field research with the approach used is a qualitative approach. The results of this study concluded that the Land Transportation Management Center (BPTD) is not entirely optimal in bus transportation services to consumers. Obstacles in the protection of consumer rights include rules that are not yet optimal, lack of consumer awareness, unclear minimum service standards, inadequate infrastructure, and a complicated complaint system. The role of BPTD Class II Aceh in supervision is identified as important to solve the problem, but is constrained by limited resources. It is recommended that the Land Transportation Management Center (BPTD) improve standard operating procedures (SOPs) and ensure their consistent implementation. It is recommended that the Banda Aceh Type A Bus Terminal regulate procedures and law enforcement related to consumer protection for bus transportation. It is recommended that the Land Transportation Management Center (BPTD) increase the allocation of human resources and budget for bus transportation supervision, can improve the quality of Banda Aceh-Medan bus transportation services, strengthen the protection of consumer rights, and optimize the supervisory role of BPTD Class II Aceh.