Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI
CUT ZULFA NATASYA PUTRI, PELAKSANAAN LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN SECARA ONLINE (E-AUCTION) (SUATU PENELITIAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE). Banda Aceh Fakultas Hukum (S1),2024

Dalam pasal 74 ayat (5) dan lampiran huruf c peraturan menteri keuangan nomor 122 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang telah diatur bahwa, setiap lelang wajib yang dilaksanakan melalui aplikasi lelang harus menggunakan cara penawaran terbuka (open bidding) dan verifikasi terhadap setoran uang jaminan penawaran lelang dilakukan dengan otomatisasi oleh sistem aplikasi, namun kenyataanya kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang lhokseumawe melakukan lelang dengan penawaran turtutup (closed bidding) dan verifikasi terhadap setoran uang jaminan lelang dilakukan secara manual. tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan pelaksanaan lelang, hambatan dalam pelaksanaan lelang dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan lelang objek hak tanggungan secara online (e-auction) pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang lhokseumawe. penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui teknik wawancara dengan sejumlah responden dan informan. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan lelang objek hak tanggungan secara online (e-auction) pada tahap verifikasi uang jaminan lelang dan pada penawaran lelang belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. hambatan dalam pelaksanaan yakni masalah teknis, adanya gugatan dari debitur serta pengosongan objek lelang. penyelesaian masalah teknis dilakukan dengan membatalkan lelang atau menunggu gangguan selesai sebelum jam kerja berakhir, gugatan debitur diselesaikan melalui negosiasi atau pengadilan, dan pengosongan objek lelang dilakukan dengan pendekatan persuasif atau fiat eksekusi. perlu meningkatkan transparansi serta evaluasi sistem untuk memastikan proses lelang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan. pemerintah juga perlu meningkatkan server dan pengembangan notifikasi otomatis agar proses lebih efisien. peserta lelang sebaiknya melakukan penelitian langsung terhadap kondisi asli objek lelang dan wajib menguasai dokumen kepemilikan lelang agar mendapat kepastian hukum.



Abstract

In Article 74 paragraph (5) and Appendix C of the Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 concerning Implementation Guidelines for Auctions, it is stipulated that every mandatory auction conducted through the auction application must employ open bidding, and verification of bid security deposits must be automated by the application system. However, in reality, the State Asset and Auction Services Office in Lhokseumawe conducts auctions using closed bidding and manually verifies the auction bid security deposits. The purpose of this research is to explain the implementation of auctions, identify obstacles encountered, and propose solutions for conducting online auctions (e-auctions) of collateral rights objects at the State Asset and Auction Services Office in Lhokseumawe. This thesis employs empirical legal research, obtaining secondary data through literature review and primary data through field research involving interviews with respondents and informants. Based on the research findings, it is known that the implementation of online auctions for collateral rights objects (e-auctions) in the verification stage of auction bid security deposits and during the bidding process does not adhere to applicable regulations. The obstacles identified include technical issues, lawsuits from debtors, and property clearance before auction. Technical issues are addressed by cancelling auctions or waiting for disruptions to be resolved before the end of business hours. Debtor lawsuits are settled through negotiation or judicial processes, while property clearance is managed through persuasive approaches or fiat execution. Enhancing transparency and evaluating the system are crucial to ensure that auction processes comply with regulatory requirements. The government should also invest in server upgrades and develop automated notifications to enhance efficiency. Auction participants are advised to conduct direct research on the actual conditions of auctioned objects and must possess ownership documents to ensure legal certainty.



    SERVICES DESK