Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2a) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak melalui adat kebiasaan maupun penetapan pengadilan dan wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak”. namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan anak melalui adat kebiasaan tanpa melaporkannya ke dinas sosial karena menurut pandangan masyarakat bahwa hal tersebut harus melewati proses yang panjang dan biaya sehingga dalam pelaksanaannya anak angkat tidak terdaftar secara hukum. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di banda aceh, menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan anak serta menjelaskan peran dan tanggung jawab dinas sosial terhadap penyelesaian pada pelaksanaan pengangkatan anak. metode pengumpulan data dalam penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, melalui wawancara dengan responden dan informan, dan data sekunder diperoleh melalui kajian literature dan peraturan perundang - undangan. berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaannya orang tua angkat yang sudah melakukan pengangkatan anak tidak memenuhi syarat yang telah diperjanjikan seperti tidak melaporkan perkembangan anak kepada dinas sosial sebagai bentuk pengawasan. hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan anak terdapat dari faktor internal yakni: dinas sosial terkendala oleh waktu serta kerusakan pada sistem. adapun faktor ekstenal yakni: calon orang tua angkat disebabkan oleh faktor ekonomi serta faktor keyakinan dan dari orang tua kandung disebabkan oleh pekerjaan maupun biaya. peran dinas sosial dalam pengangkatan anak ini yaitu melakukan pemeriksaan dokumen, uji kelayakan calon orang tua angkat, mengeluarkan surat izin pengasuhan sementara dan mengeluarkan rekomendasi kelayakan calon orang tua angkat. disarankan kepada dinas sosial untuk mempergunakan wewenangnya guna mempertegas dalam hal melakukan bimbingan terhadap orang tua angkat yang tidak melakukan kewajibannya agar tetap menjamin kesejahteraan anak yang ada di lingkungan orang tua angkatnya. disarankan kepada calon orang tua angkat dan orang tua kandung harus memahami terlebih dahulu tentang prosedur pengangkatan anak sehingga dalam prosesnya tidak terjadi hambatan dalam melakukan pengangkatan anak. disarankan kepada masyarakat dan panti asuhan di banda aceh agar terus melakukan pengawasan baik dari lingkungan maupun secara langsung terhadap pembimbingan yang dilakukan oleh dinas sosial sebagai tanggung jawab dalam pemenuhan perlindungan anak

Article 39 paragraphs (1) and (2a) of Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection states that “Child adoption can only be carried out in the best interests of the child through customs or court decisions and must be recorded in the birth certificate, without eliminating the child's original identity”. However, in reality there are still many people who adopt a child through customary law without reporting it to the Social Services Office because according to the community's view, it must go through a long process and cost so that in practice the adopted child is not legally registered. The purpose of writing this thesis is to explain how the implementation of child adoption in Banda Aceh, explain the obstacles in the implementation of child adoption and explain the role and responsibility of the social service towards the settlement of the implementation of child adoption. Data collection methods in the research are obtained from library research and field research, through interviews with respondents and informants, and secondary data obtained through literature review and laws and regulations. Based on the results of the research, that in its implementation, adoptive parents who have adopted children do not fulfill the conditions that have been agreed upon, such as not reporting the child's development to the Social Service as a form of supervision. Obstacles in the implementation of child adoption are from internal factors, namely: social services are constrained by time and damage to the system. The external factors are: Prospective adoptive parents due to economic factors and belief factors and from biological parents due to work and costs. The role of the Social Service in child adoption is to check documents, test the eligibility of prospective adoptive parents, issue a temporary parenting permit and issue a recommendation on the eligibility of prospective adoptive parents. It is recommended that the Social Affairs Office use its authority to emphasize the guidance of adoptive parents who do not fulfill their obligations in order to ensure the welfare of children in the adoptive parents' environment. It is recommended that prospective adoptive parents and biological parents must first understand the procedures for adopting children so that in the process there are no obstacles in adopting children. It is recommended that the community and Orphanages in Banda Aceh continue to supervise both from the environment and directly against the guidance carried out by the Social Service as a responsibility in fulfilling child protection.