Electronic Theses and Dissertation

Pasal 9(le) uu no 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan, bpk-ri memiliki kewenangan untuk menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan standar pemeriksaan keuangan negara (spkn) dalam pelaksanaan audit pada kantor bpk provinsi nanggroe aceh darussalam. dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi pada bpk provinsi nanggroe aceh darussalam objek yang diteliti dibatasi hanya terhadap penerapan spkn dalam pelaksanaan audit pada kantor bpk provinsi nanggroe aceh darussalam. teknik analisa data dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu membandingkan hasil penelitian dengan penerapan spkn dalam pelaksanaan audit pada kantor bpk provinsi nanggroe aceh darussalam sebagai landasan teori sehingga dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan yang sifatnya membangun dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin ditemukan dalam proses penelitian ini. bpk ri perwakilan prov. nad dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa, telah menggunakan spkn secara maksimal untuk melakukan pemeriksaan hal itu terlihat dalam bab iv dan lampiran pemeriksaan bpk ri perwakilan prov. nad terhadap pengelolaan dana perimbangant. ada beberapa karakteristik spkn, yakni: (1) merupakan harmonisasi dari berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan keuangan negara. (2) bukan sesuatu yang langsung benar, atau hanya bersifat benar sementara, sehingga mengalami pembaharuan sepanjang waktu. (3) menggunakan paradigma multidimensi. penerapan spkn dalam pelaksanaan audit pada kantor bpk provinsi nanggroe aceh darussalam telah dilaksanakan dengan baik oleh bpk, hal ini terlihat dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya auditor, melakukan sosialisasi secara berkala atas standar, mengkaji hasil pemeriksaan keuangan, meningkatkan perananan sub bagian hukum dan humas, mengoptimalkan peranan kepala seksi dan kepala sub auditorat, meningkatkan koordinasi dengan perwakilan, memperhatikan kebijakan dan visi misi bpk-ri, meningkatkan pelaksanaan in house training. untuk pelaksanaan spkn yang efektif, unit pemerintahan yang diaudit haruslah: (1) memiliki sdm yang handal, (2) infrastrutkur yang memadai, dan (3) organisasi yang mapan.