Electronic Theses and Dissertation

Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang pemilihan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah telah memberikan batasan kewenangan kepada penjabat kepala daerah salah satunya adalah dilarang melakukan mutasi pegawai negeri sipil. namun menteri dalam negeri mengeluarkan surat edaran nomor 821/5492/sj yang memberikan izin kepada penjabat kepala daerah dapat melakukan mutasi pegawai tanpa memerlukan persetujuan dari menteri dalam negeri. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan kekuatan hukum surat edaran menteri dalam negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta akibat hukum dari penerbitan surat edaran menteri dalam negeri nomor 821/5492/sj terhadap kewenangan penjabat kepala daerah. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa surat edaran merupakan peraturan kebijakan yang tidak dapat digunakan untuk menganulir peraturan perundang-undangan dikarenakan kekuatan mengikatnya hanya berlaku kepada siapa surat tersebut dituju dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat keluar. surat edaran menteri dalam negeri nomor 821/5492/sj telah melanggar asas hukum lex superior derogat legi inferiori yang memberikan akibat hukum perluasan kewenangan penjabat kepala daerah dalam memberhentikan dan melakukan mutasi pegawai negeri sipil sehingga mengakibatkan birokrasi menjadi semakin lemah dan dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).

Government Regulation No. 49/2008 on the Election, Ratification, Appointment and Dismissal of Regional Heads and Deputy Regional Heads has limited the authority of acting regional heads, one of which is prohibited from transferring civil servants. However, the Minister of Home Affairs issued Circular Letter No. 821/5492/SJ which allows acting regional heads to transfer employees without requiring approval from the Minister of Home Affairs. The purpose of writing this thesis is to explain the legal force of the circular letter of the Minister of Home Affairs in the administration of local government and the legal consequences of the issuance of Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ on the authority of the acting regional head. The method used in this research is normative juridical research method with qualitative analysis. The results show that circular letters are policy regulations that cannot be used to annul laws and regulations because their binding force only applies to those to whom the letter is addressed and does not have outward binding legal force. The circular letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ has violated the legal principle of lex superior derogat legi inferiori which has the legal effect of expanding the authority of acting regional heads in dismissing and transferring civil servants so that the bureaucracy becomes weaker and there is concern about abuse of power.