Electronic Theses and Dissertation

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa kaya dan menjadi rumah bagi satwa langka trenggiling (manis javanica). trenggiling termasuk sebagai salah satu satwa liar yang keberadaan dan populasinya dilindungi berdasarkan kategori appendix i cites (black list) dan undang undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya setelah indonesia meratifikasi konvensi ini pada tahun 1978. namun, instrumen internasional dan nasional yang mengatur persoalan ini belum efektif dikarenakan perdagangan ilegal trenggiling di indonesia masih terus terjadi. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan cites sebagai rezim internasional bekerjasama dengan indonesia berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan ilegal trenggiling di indonesia, serta perlindungan satwa langka trenggiling di indonesia diatur berdasarkan undang undang no.5 tahun 1990. penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan, yang berarti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mengklasifikasikan informasi tersebut, dan kemudian mengklasifikasikan hasilnya sebagai penelitian hukum. penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus (case approach) dimana pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah mendalam terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, dan pendekatan perundang-undangan (statue approach) untuk menganalisa masalah yang diteliti menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. hasil penelitian menjelaskan meskipun indonesia sudah resmi bergabung dengan konvensi international cites selama kurang lebih 46 tahun dan telah menetapkan hukum nasional khusus yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, kasus perdagangan trenggiling masih terus bergulir. ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasal 40 undang-undang nomor 5 tahun 1990 ksdae belum efektif memberikan efek jera pada pelaku kejahatan lingkungan. cites diharapkan mendorong tiap negara anggota untuk memperkuat undang-undang domestik terkait perdagangan satwa liar. diharapkan pemerintah melakukan revisi terkait ketentuan pidana pasal 40 undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Indonesia is listed as one of the countries with extraordinarily rich biodiversity and is home to the rare animal pangolin (Manis Javanica). Pangolins are included as one of the wild animals whose existence and population are protected based on CITES Appendix I (black list) category and Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems after Indonesia ratified this convention in 1978. However, international and national instruments are Regulating this problem has not been effective because the illegal trade in pangolins in Indonesia is still ongoing. The purpose of writing this thesis is to explain CITES as an international regime in collaboration with Indonesia to contribute to efforts to prevent and overcome the illegal trade in pangolins in Indonesia, as well as the protection of endangered pangolin animals in Indonesia regulated based on Law No. 5 of 1990. This research uses a normative legal method, namely library research, which means collecting information from various sources, classifying the information, and then classifying the results as legal research. This research was carried out using a case approach (Case Approach) where this approach was carried out by conducting an in-depth study of cases related to the legal issues being faced, and a statutory approach (Statue Approach) to analyze the problems studied using the basis of existing statutory regulations. applies at the moment. The results of the research explain that even though Indonesia has officially joined the international CITES convention for approximately 46 years and has established a special national law, namely Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, the pangolin trade case is still ongoing. The criminal provisions stipulated in Article 40 of Law Number 5 of 1990 KSDAE have not been effective in providing a deterrent effect on perpetrators of environmental crimes. CITES is expected to encourage each member country to strengthen domestic laws related to wildlife trade. It is hoped that the government will carry out revisions regarding the criminal provisions of Article 40 of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems.