Electronic Theses and Dissertation

Pasal 10 huruf a undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. pasal 7 ayat 1 pemendag mengatur bahwa pelaku usaha yang mempardagangkan barang secara eceran dan/atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan atau jasa yang dicantumkan. artinya bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang akurat tentang harga barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen. mereka tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan atau salah tentang harga tersebut. hal ini akan merugikan konsumen. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penerapan peraturan menteri perdagangan nomor 35/m-dag/per/7/2013 tentang pencantuman harga barang antara di kasir dan di label yang ada di swalayan di kota banda aceh dan menjelaskan bentuk pertanggung jawaban dari pihak swalayan dalam permasalahan perbedaan harga tersebut. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. data primer diperoleh dari penelitian lapangan, melalui wawancara dengan responden dan informan. selain itu, data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan. berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan peraturan menteri perdagangan nomor 35/m-dag/per/7/2013 belum terlaksana secara efektif ditemukan beberapa kendala dalam penerapan peraturan tersebut. ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan dan praktik lapangan, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha. tanggung jawab dari pihak swalayan dalam kasus selisih harga akan memberikan harga termurah kepada konsumen yang mengalami perbedaan harga dan konsumen yang mengalami perbedaan harga antara label harga dan mesin kasir dapat melakukan pembatalan transaksi jual beli. pemerintah atau lembaga terkait di sarankan untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan tersebut. misalnya, memperkuat pengawasan, meningkatkan sanksi terhadap pelanggaran, atau menyediakan pelatihan lebih lanjut kepada pelaku industri. pelaku usaha disarankan dapat lebih baik menangani perbedaan harga antara harga kasir dan harga label. misalnya, dengan meningkatan pelatihan karyawan, perbaikan sistem informasi, atau peningkatan komunikasi dengan konsumen.

Article 10 letter a of Law No. 8/1999 on Consumer Protection explains that every business actor in offering goods and or services intended for trade is prohibited from offering, promoting advertising or making untrue or misleading statements regarding the price or tariff of a good and/or service. Article 7 paragraph 1 of the MOT stipulates that business actors who sell goods at retail and/or services are responsible for the correctness of the prices of goods and or services stated. This means that businesses must provide accurate information about the prices of the goods and/or services they offer to consumers. They must not provide misleading or false information about the price. This will harm consumers. The purpose of writing this thesis is to explain the Application of Regulation of the Minister of Trade Number 35/M-Dag/per/7/2013 concerning the Inclusion of the Price of Goods between the cashier and the label in supermarkets in Banda Aceh City and explain the form of responsibility of the supermarket in the problem of the price difference. The research method used in this research is empirical juridical. Primary data is obtained from field research, through interviews with respondents and informants. In addition, secondary data is obtained through literature review and legislation. Based on the results of the research, it was found that the implementation of the Regulation of the Minister of Trade No. 35/M-Dag/per/7/2013 has not been implemented effectively, there are several obstacles in the implementation of the regulation. Discrepancies between regulatory provisions and field practices, limited human and financial resources, lack of awareness and compliance of business actors. The responsibility of the supermarket in the case of price difference will provide the lowest price to consumers who experience price differences and consumers who experience price differences between the price tag and the cash register can cancel the sale and purchase transaction. The government or related institutions are advised to improve the effectiveness of the implementation of these regulations. For example, strengthening supervision, increasing sanctions for violations, or providing further training to industry players. Businesses are advised to better handle the price difference between the cashier price and the label price. For example, by increasing employee training, improving information systems, or improving communication with consumers.