Electronic Theses and Dissertation

Abstrak ahmad rizal, 2024 pelaksanaan pemenuhan hak narapidana atas upah (suatu penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas iia banda aceh) fakultas hukum universitas syiah kuala (v,50) ,pp., tabl, bibl. dr. nursiti, s.h., m.hum. pasal 9 huruf j undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dengan jelas mengatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dikerjakan di lembaga permasyarakatan. kenyataannya tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai pembagian upah kepada para narapidana atas pekerjaan yang dilakukan, sehingga ketentuan upah yang diberikan kepada narapidana yang bekerja diatur sendiri oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan tidaklah sesuai dengan upah minimum regional. tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya, dan kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan kelas iia banda aceh dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan perundangundangan yang berlaku. penelitian lapangan menggunakan data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan responden dan informan. keseluruhan data yang diperoleh akan diuraikan secara teratur dan sistematis sehingga akan diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keputusan yang diambil oleh kalapas kelas iia kota banda aceh, maka presentase upah yang didapat oleh setiap narapidana yang bekerja adalah sebesar 35% dari harga jual barang yang diproduksinya. kendala yang dihadapi adalah tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang pemberian upah kepada narapidana secara terperinci, kesulitan dari pihak pekerja dalam memasarkan hasil produksinya, kurangnya minat dari narapidana untuk bekerja, dan kurangnya pengetahuan tentang hak menerima upah dari narapidana. upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah melakukan kesepakatan terkait besaran presentase upah yang diberikan kepada narapidana yang telah bekerja, mengadakan pameran atas hasil produksi narapidana, dan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya kegiatan di dalam lapas. disarankan kepada pemerintah menetapkan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara terperinci tentang besarnya presentase upah yang berhak diterima para narapidana yang melakukan pekerjaan. hal ini akan memudahkan pihak lembaga pemasyarakatan di seluruh indonesia untuk menentukan besarnya upah yang berhak diterima oleh narapidana yang sudah melakukan pekerjaan.

-