Electronic Theses and Dissertation

Dualisme kewenangan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di aceh antara wilayatul hisbah dan penyidik kepolisian wahyu kuncoro1, husni2, efendi3, m. gaussyah4 penyidikan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak menurut ketentuan pasal 133 uu pemerintahan aceh masih terjadi dualisme, karena masing-masing penyidik polri dan penyidik ppns dapat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. akibat, sebagian kasus pelecehan seksual terhadap anak diajukan kepada penyidik ppns dan sebagian lainnya diajukan kepada penyidik polri. dualisme ini terjadi karena pelecehan seksual terhadap anak telah diatur secara khusus dalam uu perlindungan anak, namun diatur lagi dalam qanun hukum jinayat. akibat dari kedua hukum materil tersebut menimbulkan dualisme kelembagaan yang menanganinya pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kekerasan seksual di aceh dan uu perlindungan anak, dualisme penyidikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di aceh dan upaya mengakhiri dualisme kewenangan penyidikan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparatif approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis terkait dualisme kewenangan antara penyidik polri dan ppns. teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi literatur perpustakaan. bahan hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer diproleh melalui wawancara. bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menafsirkan data primer dan bahan hukum yang telah terkumpulkan, kemudian dideskripsikan secara sistematis. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kekerasan seksual terhadap anak secara nasional diatur dalam pasal 81 uu nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, sedangkan di aceh diatur dalam pasal 47 qanun hukum jinayat. uu perlindungan anak lebih komprehensif mengatur tentang kekerasan seksual, termasuk ancaman hukuman dan pemberatan hukuman bagi pendidik maupun residivis. dualisme penyidikan dalam menyelesaikan perkara kekerasan seksual terhadap anak terjadi di aceh pada tingkat kepolisian sejak penyelidikan dan penyidikan di mana ada dua lembaga yang berwenang melakukannya yakni penyidik polri dan penyidik ppns. dualisme terjadi karena ketentuan pasal 133 uu pemerintah aceh yang memberikan kewenangan kepada masing-masing institusi untuk melakukan penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual. untuk mengakhiri dualisme tersebut harus dilakukan harmonisasikan aturan hukum sejak dari uu pemerintah aceh, uu kepolisian, qanun hukum acara jinayat agar diatur kembali untuk menghindari tumpang tindih kewenangan melakukan penyidikan. disarankan kepada pemerintah republik indonesia dan dpr agar melakukan revisi terhadap pasal 133 undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh mengenai kewenangan penyidikan agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan antara institusi polri dan wh dalam melakukan penyidikan pada kasus pelecehan seksual terhadap anak. selain itu juga disarankan kepada instansi penyidik polri dan penyidik wh agar selalu berkoordinasi dalam melakukan tugas-tugas penyidikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual supaya saling menghormati dan menghargai antara kewenangan masing-masing institusi. disarankan kepada pemerintah aceh untuk mensertifikasikan penyidik anak bagi penyidik wh di aceh. kata kunci: kekerasan seksual; anak; jinayat; penyidik polri; ppns

DUALISM OF THE JUDICIAL SYSTEM IN RESOLUTION OF CASES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND CASES OF JINAYAH IN ACEH Wahyu Kuncoro1, Husni2, Efendi3, M. Gaussyah4 Investigations related to sexual violence aganst children code still have daulism cuttonty between police lavote and WH. This is because according to the provisions of Article 133 of the Aceh Government Law which provides space for National Police Investigators and WH Investigators to carry out investigations into jinayat cases in Aceh including sexual violence which includes sexual harassment and rape. This provision has implications for overlapping authority between the two agencies in carrying out investigations. The research aims to analyze the regulation of sexual violence in Aceh and the Child Protection Law, the dualism of investigation in handling cases of sexual violence in Aceh and efforts to end the dualism of investigative authority in cases of sexual violence against children. The research methods used are empirical juridical and normative juridical research methods. The approaches used are the statutory approach (Statute Approach) and comparative approach (comparative approach) and conceptual approach (conceptual approach). Primary data was obtained through interviews with National Police Investigators and PPNS Investigators, Syar'iyah Court judges, victims of sexual violence, UPTD officers. PPA. The secondary data used consists of primary legal materials which include Act. Number 2 of 2002 concerning the Indonesian Police, Criminal Code, Criminal Procedure Code, Aceh Government Act, Child Protection Act, Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, Aceh Qanun Number 7 of 2013 concerning Act. Jinayat Event. Secondary legal materials include journals, books and relevant research results. The research location was carried out in Aceh, because in Aceh apart from that two regulations apply, namely the Child Protection Law and the Jinayat Law Qanun. Data analysis was carried out qualitatively. The research results show that the regulation of sexual violence against children nationally is regulated in Act Number 35 of 2014, while in Aceh it is regulated in Article 47 of the Jinayat Law Qanun. The Child Protection Law more comprehensively regulates sexual violence, including threats of punishment and increased penalties for educators and recidivists. The dualism of investigations in resolving cases of sexual violence against children occurs in Aceh at the police level since investigations and investigations where there are two institutions with the authority to carry it out, namely Police Investigators and PPNS Investigators. This dualism occurs because of the provisions of Article 133 of the Aceh Government Law which gives each institution the authority to carry out investigations into cases of sexual violence. To end this dualism, legal regulations must be harmonized starting from the Aceh Government Law, the Police Law, and the Jinayat Procedural Law Qanun so that they are re-arranged to avoid overlapping authority to carry out investigations. It is recommended that the Aceh Government of Aceh reorganize the regulations regarding investigative authority so that there is no overlap in authority between the National Police and WH institutions in conducting investigations into cases of sexual violence. It is recommended that the National Police investigating agencies and WH investigators always coordinate in carrying out investigative tasks in handling sexual violence cases so that they mutually respect and appreciate the authority of each institution. Keywords: Sexual Violence; Child; Jinayat; Police Investigators; PPNS