Electronic Theses and Dissertation

Pembelaan terpaksa merupakan upaya dalam melindungi diri yang dilakukan karena adanya suatu serangan yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum. pengaturan dalam sistem hukum di indonesia yakni pada pasal 49 kuhp ayat (1) dan ayat (2) tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai alasan pemaaf. pada kenyataannya korban yang melakukan pembelaan terpaksa yang seharusnya dilindungi dan dimaafkan perbuataannya oleh hukum namun justru memiliki permasalahan dalam penerapannya. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembelaan terpaksa dalam hukum pidana, syarat dan batasan yang dapat ditetapkan sebagai pembelaan terpaksa pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga sampai pada penyelesaian yang ideal pada kasus pembelaan terpaksa, serta mengembangkan teori pembuktian pidana dan kausalitas hukum pidana. metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus (case approach) sumber data, data primer, data skunder dan data tersier dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya ilmiah, dan doktrin hukum dan putusan pengadilan, selanjutnya dianalisa dengan cara analisis deskriptif kualitatif. hasil penelitian, pertama, konsep pembelaan terpaksa setiap orang berhak atas perlindungan diri dari serangan kejahatan, pembelaan terpaksa terhadap serangan atas hak-hak tertentu yaitu hak kehormatan kesusilaan, dan harta benda atau melindungi orang lain. kedua, syarat pembelaan terpaksa yaitu asas subsidiaritas, asas proporsionalitas dan asas culpa in causa, ketiga asas ini sebagai landasan yang menentukan syarat pembelaan terpaksa yang memenuhi batasan yang ditentukan kuhp. ketiga, penyelesaian yang ideal pada kasus pembelaan terpaksa, maka sudah sepantasnya asas peradilan cepat dan biaya ringan diterapkan, apabila asas ini tidak diterapkan, maka akan menyebabkan suatu pembengkakan waktu dan juga akan merampas hak asasi manusia pada korban yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut. disarankan konsep pembelaan terpaksa harus diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum hal ini berguna untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal due process of law, karena pembelaan terpaksa merupakan salah satu unsur-unsur pembenar dan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana. kata kunci: pembelaan terpaksa, pencurian dengan kekerasan.

Forced defense is an effort to protect oneself that is carried out because an attack comes suddenly and is unlawful. The regulations in the legal system in Indonesia are in Article 49 of the Criminal Code paragraph (1) and paragraph (2) concerning forced defense as a justifying reason and forced defense that goes beyond the limits as a forgiving reason. In reality, victims who carry out forced defense should have their actions protected and forgiven by law but actually have problems in implementation. This research aims to analyze the concept of forced defense in criminal law, the conditions and limitations that can be determined as a forced defense in cases of criminal acts of theft with violence as to arrive at an ideal resolution in cases of forced defense, as well as developing theories of criminal evidence and causality in criminal law. Research method, type of normative legal research, with a case approach to data sources, primary data, secondary data and tertiary data with library study data collection techniques, namely reviewing statutory regulations, literature books, scientific works and doctrine laws and Court Decisions, then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the research, first, are the concept of forced defense, everyone has the right to self-protection from criminal attacks, forced defense against attacks on certain rights, namely the right to honor, morality, and property or to protect other people. Second, the requirements for forced defense, namely the principle of subsidiarity, the principle of proportionality and the principle of culpa in causa, these three principles are the basis for determining the conditions for forced defense that meet the limits determined by the Criminal Code. Third, the ideal resolution in cases of forced defense is that the principle of quick justice and low costs should be applied. If this principle is not applied, it will cause time savings and will also deprive victims who undertake forced defense of their human rights. It is recommended that the concept of forced defense must be implemented properly by law enforcement officials. This is useful for realizing ideal law enforcement due process of law, because forced defense is one of the elements of justification and forgiveness as a reason for abolition of crime. Key Word: Forced Defense, Crime of Theft with Violence.