Electronic Theses and Dissertation

fungsi budgeting badan legislatif dalam sistem pemerintahan daerah (suatu kajian dalam praktik penetapan apbk pidie) nasrul syam faisal a. rani * sri walny rahayu ** *** abstrak berdasarkan ketentuan pasal 312 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dan dprd wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang apbd paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. namun, pada tahun 2020, dprk pidie terlambat menetapkan apbk pidie tahun anggaran 2021, yaitu ditetapkan pada tanggal 28 januari 2021, yang seharusnya ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 november 2020, sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan program pemerintah kabupaten pidie yang secara umum pendanaannya bersumber dari apbk. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan fungsi budgeting belum terwujud sesuai dengan konsep otonomi daerah di dprk pidie, dan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab fungsi legislatif dprk pidie yang tidak dapat menetapkan rancangan apbk tepat waktu. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. pendekatan yang digunakan yaitu; pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggali fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena dengan cara mengumpulkan data utama penelitian melalui wawancara dan observasi langsung. data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan informan. data sekunder adalah data yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan apbk, dprk pidie sudah melakukannya sesuai dengan alur dan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. selama ini pengesahan dan penetapan qanun kabupaten pidie tentang apbk pidie sering terlambat dilakukan dari jadwal yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, faktor keterlambatan tersebut secara umum disebabkan oleh hubungan yang tidak harmonis antara bupati pidie beserta perangkatnya dan dprk pidie, serta kualitas sumber daya manusia yang tergolong rendah di lingkungan dprk pidie. faktor-faktor penyebab keterlambatan tersebut antara lain; hubungan antara bupati beserta perangkatnya dengan dprk yang kurang harmonis, latar belakang pendidikan para pihak yang bertanggungjawab dalam penganggaran yang tidak sesuai, serta banyaknya tarik menarik antara eksekutif dan legislatif kabupaten pidie, juga dipengaruhi oleh usulan-usulan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. disarankan kepada kepada dprk pidie untuk memperkuat fungsi budgeting, serta diperlukan juga untuk bersikap pro-aktif dan kritis terhadap proses pembahasan rancangan qanun tentang apbk pidie, mengingat dprk pidie juga merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten pidie sesuai dengan prinsip otonomi daerah. disarankan kepada pemerintah kabupaten pidie untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dan harmonis dengan dprk pidie, sehingga dalam proses penentuan arah kebijakan dan pembangunan di kabupaten pidie dapat terselesaikan secara tepat waktu, khususnya terkait dengan penetapan rancangan qanun kabupaten pidie tentang apbk pidie. disarankan kepada dprk pidie untuk mengoptimalisasi peranannya dalam mengawasi penyusunan dan penetapan apbk pidie sebagai wujud pelaksanaan fungsi budgeting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang good governance dalam kerangka otonomi daerah, agar pelaksanaan penyusunan anggaran berjalan tepat waktu. kata kunci : fungsi budgeting, pemerintahan daerah.

BUDGETING FUNCTIONS OF THE LEGISLATURE IN THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM (A STUDY IN THE PRACTICE OF DETERMINING APBK PIDIE) Nasrul Sham Faisal A. Rani * Sri Walny Rahayu ** *** ABSTRACT Based on the provisions of Article 312 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, regional heads and DPRD must jointly approve the draft Regional Regulation on the Regional Budget no later than 1 (one) month before the start of the fiscal year each year. However, in 2020, DPRK Pidie was late in determining the Pidie APBK for Fiscal Year 2021, which was set on January 28, 2021, which was supposed to be set no later than November 30, 2020, thus impacting the late implementation of the Pidie Regency Government program which in general was sourced from APBK. This study aims to find out and analyze the factors that cause the implementation of the budgeting function has not materialized in accordance with the concept of regional autonomy in DPRK Pidie, and to find out and analyze the causes of DPRK Pidie's legislative function which cannot determine the APBK Draft on time. The research method used in this study is juridical-empirical research. The approach used is a qualitative research approach by exploring facts in depth based on the scientific characteristics of individuals or groups to understand and uncover something behind the phenomenon by collecting the main research data through interviews and direct observation. Primary data is data obtained from interviews with respondents and informants. Secondary data is data in the form of primary legal material and secondary legal material. The results showed that in the preparation, discussion and determination of APBK, DPRK Pidie had done so in accordance with the applicable flows and mechanisms based on the provisions of laws and regulations. So far, the ratification and determination of the Pidie Regency Qanun regarding the Pidie APBK is often late from the schedule set in the laws and regulations, the delay factor is generally caused by the disharmonious relationship between the Pidie Regent and his apparatus and DPRK Pidie, as well as the low quality of human resources within the DPRK Pidie. Factors causing the delay include; The relationship between the Regent and his apparatus with the DPRK is less harmonious, the educational backgrounds of the parties responsible for inappropriate budgeting, and the many tug-of-wars between the Executive and the Pidie Regency Legislature, are also influenced by budget proposals that are not in accordance with the needs of the community. It is recommended to DPRK Pidie to strengthen the budgeting function, and it is also necessary to be pro-active and critical of the discussion process of the Qanun Draft on APBK Pidie, considering that DPRK Pidie is also one of the elements organizing the Pidie Regency Government in accordance with the principle of regional autonomy. It is recommended to the Pidie Regency Government to establish good and harmonious communication and relations with the Pidie DPRK, so that the process of determining the direction of policy and development in Pidie Regency can be completed in a timely manner, especially related to the determination of the Pidie Regency Qanun Design on Pidie APBK. It is recommended to DPRK Pidie to optimize its role in supervising the preparation and determination of APBK Pidie as a form of the implementation of the budgeting function in the context of good governance within the framework of regional autonomy, so that the implementation of budgeting runs on time. Keywords: Budgeting Function, Local Government.