Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI
Nazra, ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SETELAH DITETAPKANNYA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 29 TAHUN 2002 (STUDI TERHADAP BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM). Banda Aceh Fakultas Ekonomi,2008

Kepmendagri no.29 tahun 2002 adalah pedoman pengelolaan keuangan daerah yang pertama setelah otonomi daerah. kepmendagri ini juga adalah saat diberlakukannya atau dimujainya sistem anggaran berbasis kinerja. pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah harus melakukan opti.malisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisien dan efektivitas untuk mewujud.kan kesejahteraan masyarakat. penelitian ini ingin melihat apakah ada perbedaan kinerja keuangan pemerintab daerah sebelum dan setelah ditetapkannya kepmendagri no.29 tahun 2002, dan bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah ditetapkannya kepmendagri no.29 tahun 2002. perbedaan dilihat dari lebih baik atau tidak lebih aiknya kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah ditetapkannya kepmendagri no.29 tahun 2002. penelitian ini dilakukan di 12 kabupaten/kota di propinsi nad yang belum dimekarkan sampai tahun 200 l. data yang digunakan adalah data sekunder dengan tek:nik pengumpulan data secara dokumentasi yang berasal dari bps propinsi nao serta sumber - sumber lain yang mendukung. variabel yang digunakan adalah rasio kemampuan pembiayaan, kemampuan mobilisasi, tingkat ketergantungan, dan desentralisasi fiskal. data dianalisa dengan menggunakan statistik parametrik yaitu uji beda untuk dua sampel berpasangan (paired sample t-test). hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk kemampuan pembiayaan, kemampuan mobilisasi, dan tingkat ketergantungan sebelum ditetapkannya kepmendagri no.29 tahun 2002 tidak berbeda dengan setelah ditetapkannya kepmendagri no.29 tahun 2002, sedangkan dalam bentuk desentralisasi fiskal sebelum ditetapkannya kepmendagri no.29 tahun 2002 berbeda dengan setelah ditetapkannya kepmendagri no.29 tahun 2002. hal ini kemungkinan disebabkan salah satunya oleh masih rendahnya penerimaan daerah yang berasal dari pad. untuk itu diperlukan kebijakan pemerintab daerah agar meningkatkan dan mengusahakan supaya sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pad terus dikembangkan.



Abstract



    SERVICES DESK