Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat diketahui bahwa “adopsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya”. akan tetapi, dalam prakteknya orang tua angkat tidak mempertemukan anak adopsi dengan orang tua kandungnya dan tidak memberitahukan asal-usul anak yang diadopsi. sehingga hubungan antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya menjadi terputus, padahal dalam kehendak undang-undang perlindungan anak tidak boleh memutuskan hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan syarat-syarat melakukan adopsi, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adopsi, dan pemenuhan hak-hak anak adopsi serta kewajiban orang tua angkat. data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. penelitian lapangan guna memperoleh data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan responden dan informan. penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan aturan perundang-undangan yang berlaku. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa syarat-syarat melakukan adopsi, dinas sosial tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan saja melainkan terdapat penilaian tersendiri berdasarkan lingkungan sosial kehidupan sehari-hari. perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adopsi dilakukan dengan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh tim pipa (pertimbangan perizinan pengangkatan anak) dimulai dari 2 bulan, 3 bulan, hingga 6 bulan. dinas sosial melakukan pemantauan terhadap anak adopsi mulai dari sidang pipa hingga satu tahun. pemenuhan hak-hak anak adopsi dan kewajiban orang tua adopsi adalah anak adopsi harus dianggap seperti anak kandung sendiri. salah satu bentuk perlindungan anak bersifat sebagai implementasi pemenuhan hak anak adalah hak atas identitas anak adopsi. bentuk pemenuhan hak atas identitas yang dilakukan oleh dinas sosial adalah dikeluarkannya akta kelahiran anak adopsi. pemenuhan kewajiban orang tua adopsi adalah dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap anak adopsi. disarankan kepada pemerintah agar mempertegas aturan hukum mengenai sanksi yang dapat ditimbulkan ketika anak tidak mendapat perlindungan hukum. kepada pengurus panti asuhan islam media kasih banda aceh disarankan terus memberikan masukan-masukan kepada pemerintah mengenai pengawasan dan evaluasi atas proses adopsi maupun pemenuhan hak-hak anak adopsi serta kewajiban orang tua angkat, serta kepada masyarakat disarankan melakukan pengawasan terhadap penelantaran hak-hak anak di lingkungan masing-masing.

Based on Article 39 paragraphs (1) and (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it can be seen that “Adoption can only be carried out in the best interests of the child and does not break the blood relationship between the adopted child and his biological parents”. However, in practice, adoptive parents do not bring adopted children together with their biological parents and do not inform the origins of the adopted children. So that the relationship between the adopted child and his biological parents becomes interrupted, whereas in the will of the Child Protection Act may not break the legal relationship between the adopted child and his biological parents. The purpose of writing this thesis is to explain the requirements for adoption, legal protection of the rights of adopted children, and the fulfillment of the rights of adopted children and the obligations of adoptive parents. Data is obtained through field research and literature research. Field research to obtain primary data obtained through interviews with respondents and informants. Literature research to obtain secondary data by studying the literature and applicable laws and regulations. Based on the results of the research conducted, it was found that the requirements for adoption, the social service does not only focus on statutory regulations but there is a separate assessment based on the social environment of everyday life. Legal protection of the rights of adopted children is carried out by conducting supervision conducted by the PIPA Team (Consideration of Child Adoption Licensing) starting from 2 months, 3 months, to 6 months. Social services monitor adopted children from the PIPA hearing until one year. The fulfillment of the rights of adopted children and the obligations of adoptive parents is that adopted children must be considered like their own biological children. One form of child protection is the implementation of the fulfillment of children's rights is the right to identity of adopted children. The form of fulfillment of the right to identity carried out by the social service is the issuance of birth certificates of adopted children. Fulfillment of the obligations of adoptive parents is to not discriminate against adopted children. It is recommended that the government emphasize the rule of law regarding sanctions that can be incurred when children do not receive legal protection. To the management of the Banda Aceh Media Kasih Islamic Orphanage, it is recommended to continue to provide input to the government regarding supervision and evaluation of the adoption process as well as the fulfillment of the rights of adopted children and the obligations of adoptive parents, and to the community it is recommended to supervise the neglect of children's rights in their respective environments.